Jawa Pos Radar Madiun – Dugaan pengoplosan sekitar 20 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasuruan membuat Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi.
Langkah serupa diterapkan di Pacitan untuk mencegah penyalahgunaan beras program stabilisasi harga tersebut.
Pemimpin Cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, tim khusus telah dibentuk untuk memantau penyaluran beras SPHP.
Pemeriksaan dilakukan setiap hari dengan mendatangi sejumlah Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi mitra distribusi.
’’Setiap hari kami monitoring berapa RPK yang dicek untuk memastikan beras itu benar-benar dijual di toko tersebut,’’ ujarnya, Senin (9/11).
Menurut Budiwan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan beras SPHP dijual melalui mitra sesuai ketentuan.
Bulog juga menyiapkan sanksi bagi mitra yang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai surat peringatan pertama (SP1), SP2, hingga pemutusan kerja sama.
Bahkan, pelanggaran berat dapat langsung berujung pencantuman mitra dalam daftar hitam atau blacklist.
’’Terakhir kami blacklist,’’ tegasnya.
Di tengah pengetatan pengawasan, Bulog menyebut harga beras SPHP di Pacitan masih terkendali.
Berdasarkan hasil pemantauan, beras program stabilisasi tersebut dijual sekitar Rp12 ribu per kilogram atau Rp60 ribu per kemasan lima kilogram.
Harga itu masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
Meski demikian, Bulog mulai mengantisipasi kemungkinan peningkatan permintaan dan kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Salah satu langkah yang disiapkan ialah pelaksanaan operasi pasar. Jadwal dan lokasi kegiatan akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
’’Biasanya antisipasinya melalui kegiatan operasi pasar yang terjadwal. Untuk jadwalnya nanti kami koordinasikan dengan dinas terkait, terutama dinas perdagangan,’’ jelasnya. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto