Jawa Pos Radar Madiun – Sebuah kabar menggembirakan datang dari Istana.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjadi garda terdepan suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah berencana membagikan motor listrik kepada para penyuluh KB di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil untuk mempermudah mobilitas mereka dalam mendistribusikan gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.
Tentu, negara hadir memberikan kemudahan bagi petugas lapangan adalah hal yang patut diapresiasi.
Namun, di balik deru halus motor listrik baru itu, terselip satu pertanyaan yang menggetarkan nurani. Bagaimana nasib para guru kita?
Senjang yang Menganga: Motor Listrik vs Sepeda Onthel
Sementara ribuan unit kendaraan listrik disiapkan untuk memuluskan program pendukung, di sudut-sudut gelap negeri ini, potret pendidikan kita masih buram.
Di saat petugas pendukung difasilitasi, guru-guru di pelosok masih harus bertaruh nyawa.
Ada yang mengayuh sepeda tua melewati jalan berlumpur.
Ada yang berjalan kaki berjam-jam dengan seragam basah oleh keringat.
Bahkan, tak sedikit yang harus menyeberangi sungai deras dengan perahu rapuh atau berenang melawan arus demi sampai ke ruang kelas.
Di sana, di ruang-ruang kelas dengan atap bocor dan dinding reyot, guru tetap hadir. Tanpa motor listrik. Tanpa fasilitas memadai. Tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.
Baca Juga: Bolos Berjamaah, Tujuh Pelajar di Kasreman Ngawi Digelandang ke Satpol PP
Inti Pendidikan yang Terlupakan?
Ironi ini terasa menyesakkan dada. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program mulia, namun sejatinya itu adalah sistem pendukung (support system).
Sementara itu, guru adalah inti. Tanpa guru, tidak ada murid. Tanpa sekolah yang layak, tidak ada masa depan.
Negara seolah lebih sigap menyejahterakan unsur pendukung, namun membiarkan "nyawa" dari pendidikan itu sendiri —yakni guru— berjuang dalam kesunyian.
Mereka kerap diminta bersabar atas nama pengabdian, seolah-olah pengabdian adalah alasan pembenar untuk menunda keadilan ekonomi bagi mereka.
Benahi Hulu sebelum Hilir
Guru tidak hanya mengajar baca-tulis. Mereka menenangkan anak yang lapar, menguatkan mental siswa miskin, dan menjadi orang tua kedua.
Semua beban psikologis dan akademis itu dipikul seringkali dengan gaji yang jauh dari kata layak.
Jika negara ingin mencetak generasi emas, logikanya sederhana:
Sejahterakan gurunya. Jangan biarkan mereka pusing memikirkan beras saat mengajar.
Benahi sekolahnya. Pastikan atap tidak ambruk saat hujan.
Baru Fasilitasi Pendukungnya: Program tambahan seperti MBG akan lebih efektif jika pondasi utamanya (sekolah dan guru) sudah kokoh.
Negeri ini tidak boleh terus-menerus bangga pada "ketabahan" guru tanpa merasa bersalah membiarkan mereka menderita. Guru bukan simbol penderitaan, mereka adalah aset investasi terbesar bangsa.
Jika negara mampu mengadakan motor listrik untuk ribuan petugas lapangan, seharusnya negara juga mampu menghadirkan keadilan bagi para pendidik.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita lebih sibuk memoles sistem pendukung, namun lupa memanusiakan sang pencetak peradaban. (naz)
Editor : Mizan Ahsani