Jawa Pos Radar Madiun – Aksi demo terkait polemik soal tunjangan anggota DPR RI pertama kali dilaksanakan hari Senin 25 Agustus 2025.
Gelombang demonstrasi terus berkembang setelah aksi pada hari kamis 28 Agustus 2025 setelah terjadi insiden yang menewaskan driver ojol Affan Kurniawan.
Unjuk rasa pun akhirnya meluas hingga ke beberapa daerah di Indonesia. Ironisnya, aksi tersebut diwarnai kericuhan yang berujung pada kerusuhan disertai perusakan dan penjarahan.
Kondisi tersebut membuat banyak pihak prihatin. Maklum, awalnya demo tersebut untuk menyampaikan aspirasi di gedung legislatif.
Tak sedikit masyarakat yang bingung terhadap perkembangan situasi. Maklum, permasalahan awalnya bermula dari legislator Senayan yang meluas ke pihak kepolisian.
Sejumlah pihak meminta DPR RI melakukan evaluasi besar-besaran menyusul gelombang demonstrasi massa yang meluas di berbagai daerah.
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan parpol terkait perkembangan situasi yang dirasa mulai kurang kondusif.
Sejumlah pengamat juga menyoroti aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. Salah satunya Hairunnas, Peneliti Spektrum Politika Institute.
“Saya memandang bahwa gelombang demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia dapat dibaca sebagai refleksi nyata dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” katanya, kepada wartawan, Selasa 2 September 2025, seperti dilansir dari JawaPos.com.
Ia mengapresiasi sikap Pimpinan DPR Puan Maharani yang menyampaikan permintaan maaf, dan menonaktifkan beberapa anggota DPR.
Pun, ia menilai langkah tersebut ditambah dengan komitmennya mendukung transparansi penanganan kasus penabrakan tragis terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, diharapkan dapat memperbaiki citra DPR.
"Tindakan tersebut bisa dipandang sebagai titik balik, sekaligus pengakuan bahwa aspirasi rakyat yang selama ini disuarakan melalui berbagai aksi massa memang layak didengar dan tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, lima anggota DPR yang dinilai kontroversial telah dinonaktifkan oleh partainya.
Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Menurut Hairunas, kebijakan itu memperlihatkan keseriusan DPR dalam merespons kritik publik.
“Hal-hal tersebut dapat dicatat sebagai salah satu bentuk respons positif dan evaluasi besar-besaran dari DPR yang digerakkan oleh masyarakat," ucapnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya lembaga wakil rakayat itu memperbarui kebijakan sekaligus membangun empati terhadap rakyat.
“Itu bisa dipahami sebagai upaya membangun sensitivitas kerakyatan dan sikap proaktif agar DPR tidak terus terjebak dalam stigma impunitas dan ketidakpedulian,” tutur Hairunnas.
Namun demikian, dirinya menekankan jika legislatif harus membuktikan bahwa respons kali ini bukan sekadar langkah insidental.
“Ke depan, DPR perlu membuktikan bahwa sikap yang ditunjukkan hari ini bukan sekadar respons insidental terhadap krisis citra, tetapi bagian dari upaya sistemik untuk memperbaiki diri,” urainya. (*)
Editor : Budhi Prasetya