Jawa Pos Radar Madiun - Serangan mendadak Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Ayatollah Seyyed Ali Khamenei memicu ekspektasi prematur di Barat yang mengira rezim Iran akan otomatis kolaps.
Tindakan militer yang dinilai melanggar etika perang karena dilakukan secara tiba-tiba terhadap warga sipil dan fasilitas publik di tengah bulan suci Ramadan ini nyatanya tidak mengguncang stabilitas negara tersebut.
Alih-alih hancur, Teheran dengan mulus langsung mengaktifkan Pasal 111 Konstitusinya untuk transisi kekuasaan.
Kegagalan Barat memprediksi ketahanan ini berakar pada cacat analisis konseptual yang menganggap Iran hanyalah kediktatoran tunggal (one-man show), serta ketidakmampuan membaca posisi geopolitik Teheran secara utuh.
Berikut adalah pembedahan analitis mengapa strategi eliminasi kepemimpinan justru berpotensi menjadi bumerang geopolitik yang fatal.
Anatomi Mesin Politik-Teologis dan Ketahanan Domestik yang Antivakum
Narasi Barat yang berasumsi bahwa rezim akan lumpuh tanpa pemimpin tertingginya mengabaikan desain arsitektur negara tersebut.
Kekuasaan di Teheran beroperasi layaknya anatomi tubuh yang ditopang oleh mesin politik-teologis berlapis.
Pemimpin Tertinggi ditopang oleh Beit-e Rahbari (Kantor Pemimpin Tertinggi) berskala masif, serta Garda Revolusi (IRGC) dan jaringan ulama.
Desain institusional ini memastikan bahwa strategi pemutusan rantai komando tidak akan menciptakan kekosongan kekuasaan (vacuum of power) yang diharapkan oleh musuh.
Bahkan, anteseden serangan menunjukkan bahwa Ayatollah Khamenei dilaporkan menolak untuk bersembunyi dari pantauan intelijen, memilih untuk mengikat nasib dan nyawanya bersama 90 juta rakyat Iran.
Di level akar rumput, ketahanan rezim Iran terbukti sangat tangguh.
Meskipun kerap menghadapi protes dari kelompok urban yang lebih liberal, rezim ini didukung oleh masyarakat kelas bawah dan pedesaan yang militan.
Bertahan di bawah bayang-bayang embargo ekonomi sejak Revolusi Islam 1979 tidak membuat negara ini hancur, melainkan memaksanya beradaptasi dan menjadikan krisis sebagai zona nyaman yang sulit disentuh intervensi asing.
Hal ini membuktikan bahwa strategi destabilisasi pucuk pimpinan tidak cukup untuk meruntuhkan rezim tanpa dukungan oposisi domestik yang solid.
Akar Konflik yang Sebenarnya dan Kegagalan Historis Operasi Penargetan Elit
Fakta sejarah di Timur Tengah menunjukkan bahwa operasi penargetan elit (elite targeting) sering kali berujung pada ilusi dan jarang mencapai tujuan politik jangka panjang.
Hal ini terlihat dari kegagalan berulang Israel dalam mematikan ambisi gerakan politik Hamas.
Terbunuhnya figur seperti Ahmed Yassin hingga Ismail Haniyeh selalu dapat digantikan oleh pemimpin baru yang menyerap energi perlawanan para “martir”.
Lebih jauh, serangan terhadap kepemimpinan Iran saat ini sejatinya lebih dari sekadar menghentikan ambisi nuklir.
Motif utamanya adalah upaya Barat dan Israel untuk memutus urat nadi pendanaan, logistik, dan teknologi militer bagi “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance).
Selama lebih dari satu dekade, Iran menjadi penyokong utama bagi proksi perlawanan yang mengancam Israel, mulai dari pejuang di Gaza (Hamas), Hizbullah di Lebanon, hingga milisi Houthi di Yaman.
Menariknya, terdapat perbedaan motif antara AS dan Israel dalam konflik ini.
Sementara Benjamin Netanyahu menginginkan perubahan rezim (regime change) secara total untuk mengamankan hegemoni Israel di kawasan Timur Tengah, Donald Trump secara pragmatis lebih melihat strategi liquidation ini sebagai alat tawar untuk menundukkan rezim agar patuh pada kesepakatan versi AS.
Ancaman Eskalasi Perang Asimetris, Nuklir, dan Krisis Global
Menghadapi akumulasi kekuatan konvensional AS dan Israel yang jauh lebih besar, Iran diproyeksikan akan merespons melalui taktik perang asimetris (asymmetric warfare) yang mematikan.
Ironisnya, embargo Barat justru mendorong Iran menjadi mandiri secara teknologi, termasuk dalam pengembangan drone kamikaze yang kini telah digunakan di berbagai front pertempuran global.
Tekanan eksistensial akibat serangan ini akan memaksa rezim baru di Teheran untuk melipatgandakan upaya pertahanannya (deterrence).
Indikasi dari data intelijen bahkan menunjukkan kekhawatiran bahwa Iran dapat mempercepat pemanfaatan ratusan kilogram uranium yang telah diperkaya (enriched uranium) untuk menciptakan senjata nuklir sebagai alat pertahanan.
Selain itu, eskalasi konflik ini membawa ancaman serius bagi ekonomi global.
Jika perang berlarut, penutupan Selat Hormuz oleh Iran akan memicu efek domino berupa krisis energi dunia.
Selat yang menjadi rute vital suplai minyak global ini, jika ditutup, berpotensi mendorong harga minyak hingga menyentuh 100 dolar AS per barel.
Dampaknya akan memukul postur APBN negara-negara seperti Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi.
Lonjakan subsidi BBM dan LPG, meningkatnya biaya logistik, pelemahan nilai tukar, serta inflasi akan langsung menghantam daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, yang berpotensi memicu instabilitas sosial di dalam negeri.
Menerapkan strategi liquidation untuk menghabisi figur pimpinan puncak dengan kekuatan militer hanyalah kemenangan taktis semata.
Mengubah arah politik dari rezim yang telah mengakar kuat secara historis, mandiri akibat embargo, serta didesain untuk menyerap krisis merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Selama AS dan Israel masih terjebak dalam ilusi bahwa mesin politik Teheran bergantung pada satu figur, setiap intervensi militer berpotensi hanya menghasilkan eskalasi tanpa penyelesaian strategis yang jelas.
Pada akhirnya, kondisi ini tidak hanya memicu perang asimetris baru, tetapi juga mempertaruhkan stabilitas ekonomi dan geopolitik global. (*)
Oleh: Nadhif Muhammad Mumtaz
*) Peneliti pada Institute for Transformative Research on Sustainability and Religious Action (INTRA) dan Kandidat Doktor pada Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Editor : Hengky Ristanto