BUDIMAN Sudjatmiko pernah dikenal sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
Aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu dikenang sebagai intelektual muda yang berani mengkritik kekuasaan dan memperjuangkan demokrasi.
Namun, perjalanan politik sering kali membawa seseorang pada persimpangan yang tidak mudah.
Sejak bergabung dalam barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dan kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Budiman dinilai sebagian kalangan telah bergeser dari posisi kritis yang dahulu melekat pada dirinya.
Publik tentu berharap seorang intelektual dengan latar belakang aktivisme kuat mampu menghadirkan gagasan, strategi, dan terobosan dalam pengentasan kemiskinan.
Namun yang tampak di ruang publik justru lebih banyak pembelaan terhadap berbagai program pemerintah yang masih menuai kritik.
Dalam perspektif Antonio Gramsci, kekuasaan selalu membutuhkan aparatus ideologi untuk membangun legitimasi dan hegemoni.
Dalam konteks tersebut, berbagai forum diskusi yang digelar pemerintah di kampus-kampus kerap dipandang bukan sekadar ruang dialog, melainkan upaya membangun narasi tanding terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.
Belakangan muncul fenomena menarik ketika sejumlah agenda diskusi pejabat pemerintah di kampus mendapat resistensi dari mahasiswa.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah peristiwa di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Bagi sebagian mahasiswa, forum tersebut dinilai bukan ruang pertukaran gagasan yang setara, melainkan sarana menjelaskan dan membenarkan berbagai kebijakan pemerintah yang sedang dipersoalkan publik.
Karena itu, penolakan yang muncul dipandang sebagai ekspresi kebebasan akademik sekaligus kritik terhadap kekuasaan.
Persoalannya bukan pada siapa yang berbicara, melainkan pada substansi yang dibawa.
Ketika ruang diskusi dianggap hanya menjadi saluran legitimasi kebijakan tanpa memberi ruang yang cukup bagi kritik, maka resistensi menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Dalam sistem demokrasi, kampus memiliki tradisi panjang sebagai ruang produksi gagasan kritis.
Sejarah menunjukkan bahwa perubahan sosial dan politik di Indonesia tidak pernah lepas dari peran mahasiswa sebagai kekuatan moral yang menjaga jarak terhadap kekuasaan.
Di tengah situasi ekonomi yang dinilai sebagian masyarakat semakin berat, kritik terhadap pemerintah menjadi semakin mudah menemukan resonansinya.
Penurunan daya beli, ancaman pemutusan hubungan kerja, meningkatnya pengangguran, serta berbagai persoalan ekonomi lainnya menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, narasi politik tidak akan cukup menjawab kegelisahan publik apabila tidak diiringi perbaikan kondisi ekonomi yang nyata.
Masyarakat lebih membutuhkan lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan pendapatan, dan jaminan kesejahteraan daripada sekadar penjelasan normatif mengenai keberhasilan program pemerintah.
Sejarah juga menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak dibangun melalui propaganda semata.
Legitimasi lahir ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang dijalankan negara.
Oleh sebab itu, energi pemerintah semestinya lebih banyak diarahkan pada evaluasi program dan peningkatan kualitas pelayanan publik daripada sekadar membangun citra atau memperkuat narasi politik.
Masyarakat, termasuk mahasiswa, membutuhkan bukti nyata.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada seberapa kuat propaganda yang dibangun, melainkan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu memperbaiki kualitas hidup rakyat.
Karena rakyat pada akhirnya akan menilai berdasarkan realitas yang mereka alami, bukan sekadar narasi yang mereka dengar. (*)
*) Penulis adalah Koordinator Forum Kajian Demokrasi Deliberasi
Editor : Hengky Ristanto