Hal itu sebagaimana disampaikan mayoritas fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang R-APBD 2023 kemarin (31/10).
Juru bicara (jubir) Fraksi PDIP Relelyanda Solekha Wijayanti menyatakan, perlu adanya penyesuaian setelah adanya pengurangan dana transfer pusat. Leli, sapaan akrabnya juga menyebut penyesuaian R-APBD mempertimbangkan skala prioritas pembangunan. Terutama kaitannya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Perlu adanya penyesuaian setelah adanya pengurangan dana transfer pusat,’’ tegas Leli dalam paripurna kemarin.
Ketua Fraksi Gerindra Mulyono meminta dua tahun anggaran berjalan wajib menjadi pembelajaran bagi eksekutif. Legislatif menilai realisasi program infrastruktur dua tahun belakangan berjalan lamban. ‘’Jangan sampai tahun lalu dan tahun ini terjadi lagi, banyak keterlambatan realisasi program infrastruktur,’’ kata Mulyono.
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menambahkan, keterlambatan realisasi program itu berdampak pada minimnya serapan anggaran. Imbasnya, Sisa Lebih Perencanaan Anggaran (silpa) APBD tinggi. Sebagaimana disampaikan mayoritas fraksi, legislatif meminta pemkab konsisten merealisasikan anggaran mulai tahun depan.
‘’Agar Silpa 2021 tidak terulang, terlebih tahun ini penyerapan anggaran belum maksimal. DPRD juga tidak pernah menghambat soal regulasi, ketika sudah disetujui, tinggal pemkab yang mengeksekusi,’’ ungkap Sunarto.
Selain itu, kalangan dewan turut mendesak pemkab meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi adanya pengurangan dana alokasi umum (DAU) Rp 135 miliar akibat dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) patut menjadi pertimbangan utama.
‘’Faktanya 2022 ini PAD sudah Rp 305 miliar. Sekarang sudah mulai normal, tapi capaiannya belum maksimal. Ada beberapa pos masih minim, mestinya bisa setor Rp 1 miliar, sekarang baru setor Rp 200 juta,’’ lanjutnya.
Dalam nota keuangan R-APBD 2023 diketahui sebesar Rp 2,3 triliun. Pos PAD diproyeksikan Rp 310 miliar, dan pendapatan transfer Rp 2,2 triliun. Sedangkan, pendapatan lain-lain daerah sebesar Rp 3 miliar.
Proyeksi itu terpaut selisih jauh dari pos belanja daerah yang diproyeksikan Rp 2,5 triliun. Terdiri dari belanja operasional Rp 1 triliun, belanja modal Rp 485 miliar, belanja tak terduga Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 470 miliar. (kid/adv) Editor : Hengky Ristanto