Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Andi Susetyo menjelaskan, mengacu beleid tersebut bahwa pegawai non ASN/PPPK diberi kesempatan bekerja hanya sampai 28 November 2023. ‘’Memang ada berbagai isu tenaga honorer akan dihapus. Tapi, kami tegaskan belum ada petunjuk apapun dari pusat sampai saat ini,’’ tegasnya kemarin (30/4).
Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendata keberadaan tenaga honorer. Selain itu, mengusulkan formasi fungsional di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Sekarang sedang proses masing-masing OPD mendata usulan fungsional yang dibutuhkan kira-kira apa saja dan berapa,’’ katanya.
Andi berharap secepatnya ada solusi dari pemkab terkait nasib para tenaga honorer tersebut. Saat ini, kata dia, Pemkab Ponorogo memiliki 1.755 tenaga honorer. Terdiri dari 1.131 tenaga teknis, 176 tenaga kesehatan (nakes), dan 448 guru. ‘’Mudah-mudahan ada formula khusus bagi tenaga honorer ini. Entah melalui PPPK atau mekanisme khusus,’’ harapnya.
Di sisi lain, pihaknya ikut mengeluhkan regulasi rekrutmen calon PPPK. Seperti tingginya nilai ambang batas (passing grade), terbatasnya jumlah formasi hingga diperbolehkannya honorer dari daerah lain mendaftar di Ponorogo.
Andi menilai hal itu yang kemudian menyebabkan output penerimaan calon PPPK tidak sinkron dengan hasil pemetaan. ‘’Sehingga, harapan kami ada mekanisme khusus kalau memang penghapusan honorer benar-benar akan diterapkan. Dan, kami kira problem ini dihadapi daerah lain juga,’’ tandasnya. (kid/her) Editor : Hengky Ristanto