‘’WTP merupakan opini audit yang dikeluarkan BPK, dan ini sangat penting bagi kementerian maupun lembaga pemerintahan,’’ ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo Sumarno.
Menurut Sumarno, WTP merupakan opini audit yang memberikan citra positif bagi pemerintahan. Sebab predikat WTP yang diperoleh menandakan roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo telah dikelola secara akuntabel. ‘’Ini juga bisa menjadi penanda jika lembaga pemerintahan terbebas dari korupsi,’’ terangnya.
Diakui Sumarno, untuk memperoleh predikat opini WTP ini tidak mudah. Sebab laporan keuangan dari lembaga pemerintahan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus menerapkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). ‘’Hal ini penting karena pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan,’’ jelasnya.
Tahapan lain yang harus dilakukan untuk memperoleh predikat WTP ini juga pada pengungkapan laporan keuangan yang memadai hingga pelaksanaan anggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, sistem aplikasi harus dibenahi, sehingga pencatatan transaksi keuangan agar sesuai SAP. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). ‘’Butuh komitmen dari pimpinan. Komitmen ini akan mendorong semangat pegawai menyusun laporan yang baik dan benar. Kalau itu semua bisa dijalankan, opini WTP bukan hal yang mustahil,’’ pungkasnya. (gen/kid/adv) Editor : Hengky Ristanto