Oleh: Eko Budi Prasetyo
Pelaksana KPP Pratama Ponorogo
PEJABAT pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan berikutnya.
Seperti diatur dalam UU 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana diubah dengan UU 20/2000 pasal 25 ayat 1.
Penyampaian laporan PPAT digunakan sebagai bahan penggalian potensi perpajakan.
Di mana apabila data wajib pajak (WP) yang tercantum dalam laporan PPAT kurang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sesuai yang dilaporkan PPAT, maka petugas pajak akan memverifikasi WP tersebut.
Perlu diketahui, penandatanganan akta sebelum dilakukan pembayaran BPHTB termasuk melanggar ketentuan. Bakal dikenakan sanksi administrasi dan denda Rp 7,5 juta setiap pelanggaran.
Denda dengan nominal lumayan besar ini dimaksudkan agar PPAT berhati-hati melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai regulasi.
Selain itu, PPAT yang tidak memenuhi ketentuan pembuatan dan penyampaian laporan juga dikenakan sanksi administrasi serta denda Rp 250 ribu untuk setiap pelanggaran tentang laporan.
Sanksi-sanksi tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan akta yang telah dibuat. Karena syarat-syarat materiil dan formil telah dipenuhi para pihak.
Termasuk akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT dan ditandatangani para pihak, saksi-saksi, PPAT, maka jual beli tanah dan bangunan dianggap sah. (bar/prog)
Editor : Mizan AhsaniSumber : Radar Madiun