PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas perhubungan darat terus diupayakan Pemkab Ponorogo melalui berbagai inovasi.
Pekerjaan besar itu diamanahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo. Prioritasnya, mendorong kualitas fasilitas publik guna mendukung mobilitas masyarakat, selaras dengan peringatan Hari Perhubungan Darat Nasional yang diperingati 22 November tiap tahunnya.
Prioritas pekerjaan diwujudkan dengan gebrakan perihal penerangan jalan umum (PJU), peningkatan retribusi parkir, dan penindakan kendaraan tambang.
Di bawah komando Wahyudi, yang beberapa waktu belakangan dipercaya menjadi Kepala Dishub Ponorogo.
Baca Juga: Retribusi Parkir 22.900 Kendaraan Selama Perayaan Grebeg Suro Capai Rp 51 Juta
"Setiap masyarakat bayar listrik itu ada pajak sepuluh persen untuk PPJU (Pajak PJU). Idealnya, ini bisa dinikmati masyarakat Ponorogo, dengan pemerataan PJU di seluruh wilayah,’’ ungkapnya Wahyudi sembari menyebut terdapat 3 ribu PJU di Ponorogo saat ini.
Perlu percepatan penambahan PJU guna meningkatkan konektivitas pembangunan. Dishub menarget ribuan PJU baru terpasang di berbagai titik.
Salah satunya, tempat wisata, seperti Telaga Ngebel, Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP), hingga Waduk Bendo.
Alokasi anggarannya ditaksir Rp 28 miliar bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Dishub Berlakukan Tarif Parkir Insidentil Saat Even Besar
"PJU menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan layanan mobilitas masyarakat,’’ ujarnya.
Inovasi lain, pejabat yang pernah menduduki Sekretaris Bakesbangpol membeber kerja nyata soal retribusi parkir yang tercatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
Saat ini realisasi retribusi tersebut mencapai 80 persen. Persisnya, Rp 1,1 miliar dari target Rp 1,6 miliar tahun ini.
Percepatan ditempuh dengan perbaikan database titik parkir dan juru parkir (jukir) tepi jalan.
Sejumlah area seperti Jalan Jenderal Sudirman (Jendsud), Gajah Mada, HOS Cokroaminoto, bakal dioptimalkan mengingat kawasan ekonomi kota.
"Database kami andalkan untuk memaksimalkan potensi parkir, sekaligus perbaikan sistem parkir. Apalagi tahun depan diterapkan tarif baru baru yang semula sepeda motor Rp 1.000 menjadi Rp 2.000,’’ jelasnya.
Sementara terkait truk tambang over dimension overloading (ODOL), butuh kerja lintas sektoral.
Mulai DLH, DPUPKP, hingga BPPKAD. Guna memastikan penanganan terintegrasi demi mewujudkan fasilitas mobilitas masyarakat yang memadai.
"Kami tegaskan, tertibkan ODOL,’’ tegasnya.
Meskipun baru menduduki jabatan setingkat kepala dinas, baginya masalah perhubungan bukanlah pekerjaan baru.
Selama empat tahun (2014-2018), Wahyudi dipercaya sebagai Kabid PJU di DPUPKP. Seluruh pekerjaan prioritas menjadi tanggung jawab yang dijalankan dengan berbagai inovasi.
"Bupati mempercayakan tanggung jawab ini. Tentu kami jalani setulus mungkin,’’ imbuhnya. (gen/kid/*)
Editor : Budhi Prasetya