PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Aksi damai yang dilakukan warga dan mahasiswa hari Rabu (24/4) kemarin dinilai menjadi puncak keresahan terkait kebijakan one way.
Pun, aksi tolak one way itu berhasil membuat Pemkab Ponorogo menarik kembali kembali rencana pemberlakuan satu arah yang saat ini masih tahap uji coba kedua.
Dihadapan peserta aksi, Sekda Ponorogo Agus Pramono menyampaikan bakal memenuhi tuntutan peserta aksi.
Baca Juga: Warga dan Mahasiswa Tolak Pemberlakuan One Way, PMII Suarakan Hak Angket Jika SK Bupati Tak Dicabut
Arus lalu lintas di tiga ruas jalan yang disebut peserta aksi bakal dikembalikan seperti semula.
Jalan Sultan Agung, Gajah Mada dan Ahmad Dahlan kembali menjadi dua jalur. Agus Pramono menyebut kebijakan itu telah diamini Bupati Sugiri Sancoko.
Mulai Kamis (25/4) hingga tiga hari ke depan, dinas perhubungan (dishub) setempat bakal memasang perlengkapan sarana-prasarana jalur dua arah.
Seperti pemasangan rambu, hingga water barrier sebagai pemisah sementara di tengah badan jalan.
"Karena masih dalam tahap awal, sarana-prasarana kami lengkapi dulu, sebelum bisa dikembalikan sedia kala nanti,’’ ungkapnya.
Proses itu, lanjut Agus Pram, diperkirakan selesai paling lambat Sabtu (27/4). Penerapan kembali dua arah di tiga ruas jalan tersebut mulai efektif dijalankan Minggu (28/4).
"Kalau diberlakukan Senin (tanggal 29/4, Red) khawatirnya banyak pengendara yang justru bingung,’’ ujarnya.
Sementara itu, sebelum berangkat ke luar kota, Bupati Sugiri Sancoko memberikan tanggapan soal tuntutan peserta aksi.
Kang Giri, panggilan akrab Sugiri Sancoko, mengungkapkan bahwa pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati soal kebijakan one way demi memuaskan masyarakat.
Ia terang-terangan mengaku enggan dipandang egois. Namun dirinya berharap kebijakan one way oleh pihaknya tidak disalahartikan.
"Kami ingin tumbuhkan HOS Cokroaminoto, Jenderal Sudirman baru, agar semakin ramai dan ekonomi berputar,’’ katanya.
Dia menegaskan bahwa perubahan kebijakan kembali dua arah berasal dari hati nurani warga. Kang Giri berharap kebijakan tersebut tak dipolitisasi.
"Kami mengesampingkan kajian tentang pertumbuhan ekonomi, dan memilih memihak ke masyarakat, jalan kembali ke dua arah,’’ tegasnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya