PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Puluhan tenaga pendidik di Kabupaten Ponorogo bergeser posisi.
Ini setelah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menarik gerbong mutasi 69 tenaga pendidik tingkat SD dan SMP, Selasa (4/6).
Dari jumlah itu, 50 guru harus pindah tugas di tempat yang baru. Sementara sisanya, yakni 19 guru naik jabatan menjadi kepala sekolah (kepsek).
"Yang SMP hanya satu promosi, lainnya tingkat SD semua,’’ ujar bupati.
Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko, mengklaim jika mutasi dan promosi jabatan yang dilakukannya tidak melabrak aturan.
Itu jika merujuk aturan anyar yang disebut dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri, yakni Mendag, Mendiknas, serta BKN 2 Mei lalu.
Yakni SEB nomor 1/2024 tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah tersebut mengizinkan daerah mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah.
"Sudah ada aturannya, kalau yang lain seperti kepala bidang atau kepala dinas memang belum boleh,’’ jelasnya.
Hal senada diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Heri Sutrisno.
Ia mengatakan, dalam SEB tersebut proses mutasi dan pengisian kepala sekolah dilegalkan meski dalam momentum Pilkada.
Tanpa izin Mendagri, prosesnya serupa seperti mutasi umumnya. Terkecuali, bagi tenaga kesehatan serta tenaga ahli.
"Kalaupun dibutuhkan bisa melakukan mutasi namun dengan izin Mendagri, bukan dilarang sepenuhnya,’’ ungkap Heri. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya