PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko baru saja melakukan mutasi dan pengangkatan jabatan kepala sekolah (kepsek).
Mutasi dan rotasi yang dilakukan awal bulan Juni lalu ternyata bukan menjadi solusi persoalan manajerial sekolah di Kabupaten Ponorogo.
Artinya, masalah tenaga pendidik di Kabupaten Ponorogo belum tuntas. Buktinya, masih ada puluhan kursi kepala sekolah yang kosong.
Menurut catatan Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, setidaknya 45 sekolah di Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kepala sekolah definitif.
Puluhan kursi kosong itu sementara waktu ditambal dengan pelaksana tugas (plt) kepala sekolah. Pun, mereka yang ditunjuk merangkap jabatan sama di sekolah lain.
Kepala Dindik Ponorogo Nurhadi Hanuri mengatakan bahwa kekosongan jabatan kepala sekolah (kepsek) tersebar di sekolah kawasan pinggiran. Mulai setingkat SD dan SMP.
Penyebabnya, minim pegawai serta siswa. Sehingga untuk efisiensi terpaksa kekosongan jabatan kepsek diisi plt.
"Karena pengisian kepala sekolah saat ini pakai sistem. Lewat aplikasi jadi tidak bisa langsung diangkat harus nunggu pembukaan di kementerian,’’ kata Nurhadi.
Penyebab lain, adanya syarat pengisian kepsek berasal dari guru penggerak. Kendati tersedia ratusan guru penggerak, minat mereka mendaftar seleksi kepsek terbilang rendah.
Padahal jika mereka lolos seleksi, pihaknya mengklaim siap mengatur penempatan.
"Kalau sudah lolos seleksi, sistem rekrutmen itu tinggal mana yang butuh kepala sekolah kami isi. Jadi kami dorong guru penggerak untuk ikut seleksi,’’ ujarnya.
Nurhadi mengakui kekosongan jabatan mendesak diisi. Pihaknya khawatir sekolah semakin minim siswa lantaran minim inovasi hingga kalah saing.
"Berat memang pekerjaan ini, kami optimis kekosongan bisa segera diisi,’’ ungkapnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya