Nasional Kota Madiun Kab. Madiun Ngawi Magetan Ponorogo Pacitan Internasional Olahraga Gaya Hidup Hiburan Jual Beli

Sekolah Dasar Negeri Sepi Peminat, Praktisi Pendidikan Sebut Bukan Salah Program KB, Tapi Soal Masalah Ini

Sugeng Dwi N. • Kamis, 18 Juli 2024 | 21:30 WIB
SEPI: Ruang Kelas I SDN Bajang 1 dialih fungsikan menjadi ruang kelas II setelah nihil pendaftar siswa baru pada tahun ajaran baru 2024/2025.
SEPI: Ruang Kelas I SDN Bajang 1 dialih fungsikan menjadi ruang kelas II setelah nihil pendaftar siswa baru pada tahun ajaran baru 2024/2025.

PONOROGOJawa Pos Radar Madiun – Fenomena Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Ponorogo tak dilirik hingga tak dapat siswa baru turut mendapat sorotan pemerhati pendidikan.

Fenomena itu memang bukan terjadi tahun ini saja. Fakta dunia pendidikan dasar di Ponorogo itu sudah mulai terasa sepuluh tahun belakangan.

Praktisi pendidikan memandang fenomena tersebut disebabkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

Pun, sejumlah praktisi pendidikan menilai hal itu tidak ada kaitannya dengan program keluarga berencana (KB).

Wakil Rektor III INSURI Ponorogo Murdianto menilai fenomena pergeseran preferensi lembaga pendidikan tersebut menjadi kajian akademisi belakangan.

Hasilnya, fleksibilitas lembaga pendidikan swasta dalam mengikuti arus perubahan berbuah hasil.

Baik itu kebutuhan kurikulum keagamaan, kualitas pendidikan, kedekatan hingga perhatian guru ke siswa.

Hingga menjadi magnet bagi orang tua menyekolahkan putra-putri mereka ke sekolah swasta.

"Agak  rumit bila dibandingkan dengan sekolah negeri yang tata kelolanya sesuai birokrasi,’’ ujar Murdianto.

Kondisi tersebut, lanjut Murdianto, turut dipengaruhi tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut.

Berbeda dengan negeri, sekolah swasta biasanya menempatkan guru hingga kepala sekolah bertahun-tahun di satu lembaga.

Tata kelola terkait penempatan guru sekolah swasta itu tak pelak memunculkan kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat.

Berbeda dengan lembaga negeri yang acap kali melakukan rotasi jabatan bahkan kepala sekolah yang dijabat pelaksana tugas (plt) alias merangkap.

"Padahal, kedekatan antara guru dan murid, dan rasa ngopeni anak itu yang dicari saat ini,’’ jelasnya.

Murdianto berharap besar pada ratusan guru honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi agenda perubahan.

Di pundak mereka tersempat tanggung jawab mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.

Terutama guru muda yang mampu membuat gebrakan dengan inovasi sesuai perubahan zaman.

"Semoga bisa segera ada solusi, guru muda diberikan kepercayaan dan diberi semangat untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat,’’ tandasnya. (gen/kid)   

Editor : Budhi Prasetya
#program kb #sekolah #pendidikan #ponorogo