PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Wacana penetapan 11 Agustus sebagai haul (hari wafat) Batoro Katong Ponorogo juga mengundang perhatian wakil rakyat.
Legislatif memandang semestinya penetapan hari bersejarah dirembuk bersama seluruh kalangan.
Pihak DPRD Ponorogo menyebut rembukan atau diskusi itu setidaknya melibatkan masyarakat, sejarawan, praktisi di bidangnya, eksekutif, dan legislatif.
Baca Juga: Krisis Air Bersih, BPBD Ponorogo Jadwalkan Droping di Empat Desa, Kekeringan Diprediksi Meluas
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menilai penetapan haul Batoro Katong menjadi hal krusial dan sensitif.
Tak sekadar ditetapkan sepihak, dibutuhkan kajian literasi dari berbagai sumber sebelum penetapan.
Sehingga penetapan haul tidak menuai pro kontra, lebih fatal dikhawatirkan adanya narasi pembelokan sejarah.
"Ponorogo itu banyak elemennya, bisa mengajak DPRD juga, ahli sejarah, budayawan dan tokoh lain untuk berembuk, baru ditetapkan,’’ tegas Sunarto.
Sunarto mengaku tak sepaham jika wacana penetapan justru dijadikan isu pemancing agar sejarawan berlomba-lomba meneliti tentang sejarah haul Batoro katong.
Menurutnya eksekutif yang sepatutnya menjadi pionir meneliti sejarah. Pun, menyuguhkan data valid dan tidak membingungkan generasi mendatang.
"Harus ada analogi yang masuk akal, referensi yang cukup. Bukan memicu paradigma di masyarakat baru dikaji, ini pola pikir yang terbalik,’’ ungkapnya.
Dia sepakat atas upaya Pemkab menggagas acara haul Batoro Katong secara adat. Asalkan, mekanisme tak memicu kontroversi.
"Kalau dikaji nanti bisa dipaparkan lewat uji publik, melibatkan masyarakat juga. Barangkali ada sejarah baru dan berbeda, termasuk apakah keturunannya sudah diajak bicara?’’ tanyanya balik. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya