PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Tahapan pilkada serentak semakin mendekati momen-momen krusial. Seperti, pendaftaran pasangan calon (paslon) yang dimulai bulan Agustus ini.
Bawaslu Ponorogo pun telah bersiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawasan Pilkada Ponorogo 2024 mulai digeber. Mereka mulai memetakan kerawanan pesta demokrasi itu.
Sejumlah indeks kerawanan pemilu (IKP) ditakar antisipasi pelanggaran pesta demokrasi nanti. Bermodal temuan kasus pada Pemilu Februari, serta Pilkada 2020 lalu.
Ketua Bawaslu Ponorogo Bahrun Mustofa mengungkapkan, tiga prioritas masuk dalam identifikasi IKP.
Yakni, surat suara tertukar, komplain saksi saat proses pungut dan hitung suara, serta pelanggaran lokasi kampanye.
Tiga indeks tersebut menjadi temuan dalam pelaksanaan Pemilu lalu.
"Kalau mengacu pada IKP Pilkada 2020, Ponorogo masuk rangking delapan nasional, tapi kami yakin rangking ini bisa turun,’’ kata Bahrun.
Bahrun mengatakan bahwa meski masih berstatus rawan temuan, sejumlah pencegahan tengah digencarkan.
Apalagi Ponorogo masuk 20 kabupaten/kota tertinggi politik uang hasil pemetaan Bawaslu RI beberapa waktu lalu.
Antisipasi hal tersebut pihaknya menggandeng stakeholder terkait. Harapannya nihil transaksi suara.
"Kami tetap awasi politik uang, termasuk kami harapkan masyarakat ikut membantu pelaporan dan pencegahannya,’’ jelasnya.
Komisioner Bawaslu Miftachul Asror menambahkan, partisipasi pengawasan perempuan turut digalakkan.
Keberadaan kaum hawa dipandang aktif dalam pesta demokrasi saat ini. Termasuk, dalam penyelenggara dan petugas pengawasan.
‘’Banyak perempuan yang ikut dalam petugas penyelenggara pemilu dan juga di Bawaslu, khususnya adhoc,’’ pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya