PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kader posyandu di Ponorogo sambat terkait soal kesejahteraan mereka.
Merasa sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat desa, upah yang didapat tak sebanding dengan tugas berat yang diemban.
Kader Posyandu Desa Karangan, Badegan, Anita Susanti mengungkapkan bahwa honorarium kader tak lebih dari Rp 50 ribu per bulan dari kas desa.
Ditambah Rp 100 ribu setahun sekali dari puskesmas. Honor yang tak cukup untuk menebus beras empat kilogram itu tak berbanding lurus dengan beban kerja kader.
Mereka menjalankan tugas pendaftaran balita, ibu hamil (bumil), hingga layanan pemeriksaan dan pengukuran balita.
"Berharap ada kenaikan honor, karena tugasnya juga semakin bertambah terus,’’ terang Anita di sela kegiatan Jambore Kader Posyandu di Gedung Sasana Praja Ponorogo, Senin 9/9).
Dari para kader itulah dinas terkait mendapatkan data penting seputar balita dan bumil.
Output-nya digunakan pemerintah untuk mengambil langkah strategis menekan prevalensi stunting.
Bukan tidak ikhlas, Anita dan ribuan kader lainnya berharap kepedulian pemerintah.
"Kami ikhlas saja bekerja karena ini demi anak-anak desa dan Ponorogo juga. Tapi kami berharap dipikirkan juga upah kami,’’ ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo Dyah Ayu Puspitaningarti mengungkapkan bahwa di Ponorogo terdapat 6.970 kader posyandu.
Tersebar, di 1.134 Posyandu naungan 31 puskesmas di 21 kecamatan. Dyah tidak dapat berbuat banyak perihal keluhan honor.
Sebab honorarium diserahkan ke pemerintah desa (pemdes) masing-masing.
"Besarannya bervariasi mulai Rp 50 ribu - Rp 100 ribu per bulan sesuai kemampuan desa. Mudah-mudahan ada kesetaraan, kami siap mengawal,’’ ungkapnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya