PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Ponorogo menarik sorotan publik belakangan ini.
Kamis (12/9) kemarin mereka kembali mengundang perhatian publik, setidaknya bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Halim Perdana Kusuma Ponorogo.
Itu lantaran aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Komunitas Kota Peduli Demokrasi Ponorogo (KKPD-PO).
Mereka menggelar aksi unjuk rasa sembari orasi dan membentangkan beragam poster bernada protes. Mereka menuntut bawaslu netral dalam Pilkada Ponorogo 2024.
KKPD-PO menyuarakan dua tuntutan dalam aksi damai tersebut. Pertama, meminta jajaran pengawas pemilu itu bisa berlaku fair, jujur dan netral dalam mengawasi Pilkada.
Layaknya wasit dalam lapangan sepakbola, mereka berharap bawaslu tegas menindak pelanggaran.
"Sejauh ini kami pandang masih netral. Tapi kami ingatkan dan imbau agar Bawaslu menjaga marwahnya sebagai lembaga pengawasan,’’ tegas Koordinator KKPD-PO Endro Tanoyo.
Tuntutan kedua, menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ponorogo. Terutama, pemerintah desa (pemdes) atau kelurahan serta seluruh perangkat.
Mereka haram berpolitik praktis. Endro sengaja menyebut UU 10/2016 tentang Pilkada terkait netralitas ASN dan perangkat desa tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Madiun Terima Laporan Tim Sukses, Ada Aksi Saling Tutup Baliho
Pihaknya mengaku telah mengantongi bukti adanya oknum lurah yang mengarahkan dukungan warga ke pasangan calon (paslon) tertentu.
"Kami tidak berpihak ke siapapun. Tapi kami harap ASN jaga netralitas karena lurah juga harus netral. Ingat, ada sanksi pidananya,’’ ujarnya.
Usai dari Bawaslu, demonstran bergeser ke beberapa kelurahan di Kecamatan Ponorogo (Kota).
Yakni Kantor Kelurahan Paju, Keniten, Bangunsari, serta Kelurahan Kepatihan. Mereka meminta abdi negara netral selama Pilkada.
"Kami masih berpikir positif, semoga semuanya netral,’’ tambahnya.
Ketua Bawaslu Ponorogo Bahrun Mustofa menyatakan bahwa netralitas ASN menjadi harga mati.
Pihaknya mempersilakan warga melapor jika ada temuan ASN yang tidak netral. Asalkan, menyertakan bukti pendukung dan tidak terkesan mengada-ada.
Baca Juga: Soal Hilangnya Laptop Anggota Bawaslu Ponorogo, Pengamat Sebut Data Penting Rawan Disalahgunakan
"Sejauh ini sudah ada empat laporan netralitas ASN. Tapi karena syarat formilnya belum cukup, kami kembalikan,’’ kata Bahrun.
Bahrun memastikan bakal meningkatkan sosialisasi ke ASN terkait netralitas. Termasuk menyasar kelurahan dan perangkat.
"Kalau memang ada temuan, kami siap menerima laporan. Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang akan menangani,’’ ujarnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya