PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Pekerjaan petugas kebersihan yang biasa beroperasi di jalanan Ponorogo mungkin menjadi ringan.
Petugas kebersihan yang kerab disebut pasukan kuning itu kini mendapat bantuan dari road sweeper atau truk penyapu jalan.
Diketahui, mayoritas pasukan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo itu sudah mengabdi menahun.
Namun, nasib mereka kini seolah menggantung. Itu terkait dengan peluang mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Juga: Pemkab Ponorogo Beli Truk Penyapu Jalanan, Lebih Cepat dan Bersih Dibanding Pasukan Kuning?
Para personel pasukan kuning itu terancam tak dapat mengikuti seleksi PPPK pada tahun ini.
Aneh tapi nyata, meski telah mengabdi pada negara bertahun-tahun, nama mereka tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jumlah bukan belasan ataupun puluhan, namun 200-an lebih nasib pegawai honorer tersebut terkatung-katung.
Hal tersebut menarikperhatian Puryono,anggota DPRD Ponorogo.
Baca Juga: Jaga Kebersihan Selama Pelaksanaan Grebeg Suro, DLH Ponorogo Sebar Pasukan Kuning
"Keluhan disampaikan ke DPRD, kami konfirmasi langsung ke Pak Gulang (Kepala DLH). Ternyata, jumlahnya 200-an honorer tidak dapat daftar PPPK gelombang satu ini,’’ ujarnya.
Problem serius tersebut mencuat saat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo membuka pendaftaran rekrutmen PPPK Tahap I.
Legislatif menyayangkan terhapusnya kesempatan ratusan honorer tersebut. Apalagi, sebagian besar telah mengabdi hingga 15 tahun lamanya.
"Kami kasihan, pasukan kuning yang berjumlah ratusan itu telah mengabdi 15 tahun. Coba ditelaah kesalahannya di mana, problem di mana dan mencari solusi,’’ tegasnya.
Puryono menegaskan, bakal mengawal soal pasukan kuning bisa mengikuti seleksi PPPK tersebut.
Sembari menanti pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, komunikasi tiga arah antara DPRD, DLH dan BKPSDM serta pasukan kuning dilakukan.
"Nanti secepatnya kalau AKD terbentuk komisi A segera menindaklanjuti. Kami minta agar disikapi komisi dan OPD terkait. Sayang sekali mereka mengabdi buat Pemkab,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Dibalik Pelantikan Pimpinan Dewan, Pjs Bupati Ponorogo Berharap Sinergitas Berjalan Baik
Sementara itu, hingga berita ini ditulis Kepala DLH Ponorogo Gulang Winarno belum dapat dikonfirmasi.
Termasuk BKPSDM selaku dinas pengampu aparatur sipil negara (ASN) belum memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.
Seperti diketahui, BKPSDM Ponorogo membuka 691 formasi PPPK pada tahun ini.
Perinciannya, tahap I prioritas honorer guru P1, DIV Bidan Pendidik tahun 2023, Eks THK II dan Tenaga non ASN Terdata dalam data base BKN.
Sedangkan tahap II untuk pelamar non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dua tahun. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya