PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun - Elpiji tabung 3 kilogram atau bisa disebut gas melon tak lagi bisa dibeli di toko kelontong.
Itu setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang penjualan gas melon itu di tingkat pengecer per 1 Februari 2025.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo meminta warga membeli gas melon ke pangkalan.
Kepala Disperdagkum Ponorogo Ringga Dwi Heri Irawan mengatakan, sesuai aturan warga diarahkan membeli gas melon ke pangkalan resmi yang terdaftar.
Tujuannya, memastikan gas melon dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 18 ribu yang diterapkan pemerintah.
"Sesuai aturan tidak diizinkan, dan warga kami arahkan membeli ke pangkalan,’’ kata Ringga.
Tak ingin terjadi gejolak maupun kelangkaan gas melon di pasaran, Ringga menyarankan pengecer LPG mengajukan diri sebagai penjual resmi Pertamina.
Sehingga statusnya naik dari pengecer ke pangkalan. Prosesnya, mendaftar lewat sistem one single submission (OSS).
Pemerintah juga memberikan masa transisi selama satu bulan untuk mengubah status pengecer menjadi pangkalan resmi.
"Kami dorong pengecer naik tingkat menjadi pangkalan, jadi warga tetap bisa mendapatkan gas dekat dengan rumah,’’ jelasnya.
Sejauh ini, Ringga nihil kelangkaan gas di Bumi Reog. Saat ini terdapat 987 pangkalan dengan sebaran 2-3 pangkalan di setiap desa.
"Ini bukan pembatasan, intinya pelayanan diharapkan bisa lebih dekat ke masyarakat dengan harga yang sesuai,’’ ungkapnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya