PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Kinerja Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko-Wabup Lisdyarita (Rilis) selama menjabat setahun terakhir dievaluasi.
DPRD Ponorogo menggelar sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di kantor Bappeda Litbang setempat, hari Senin 24 Maret 2025.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, Maret 2025 menjadi masa terakhir penyerahan LKPJ bupati.
Panitia khusus (pansus) bakal membahas isi dan rekomendasi untuk LKPJ tersebut selama Selama 30 hari ke depan.
"Pansus sudah kami bentuk, dan nantinya akan kami telaah isi LKPJ yang disampaikan bupati ini,’’ kata Kang Wi, sapaan ketua DPRD.
Sementara itu, Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa terdapat lima kebijakan strategis yang dikeluarkan 2024 lalu.
Yakni, pemulihan ekonomi, penguatan konektivitas, kepedulian sosial, ketahanan bencana, serta kualitas pelayanan publik.
Sejumlah indikator kebijakan tak tercapai selama setahun terakhir turut disebut Kang Giri, sapaan akrab bupati. Salah satunya, masalah pertumbuhan ekonomi.
"Berdasarkan data dari BPS 2025 disajikan pertumbuhan ekonomi Ponorogo dengan target sebesar 5,45 persen tercapai sebesar 4,74 persen,’’ kata Kang Giri.
Fenomena kontraksi ekonomi dinilai sebagai problem untuk mayoritas daerah. Pihaknya berharap tahun ini perputaran ekonomi kembali meningkat.
"Harapan kami mampu mewujudkan akselerasi dan pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal,’’ jelasnya.
Di 2024 lalu, Pemkab memproyeksikan pendapatan daerah Rp 2,4 triliun. Dari target tersebut terealisasi 99,6 persen.
Bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 379 miliar. Namun, dari total anggaran yang ada Pemkab hanya mampu menyerap 96,6 persen belanja daerah atau sekitar Rp 2,5 triliun.
"Belanja daerah belum dapat terserap 100 persen karena belanja modal terkendala waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa,’’ ujarnya. (gen/par/kid)
Editor : Budhi Prasetya