PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Momen penerimaan peserta didik baru (PPDB) kerap memunculkan fenomena.
Setiap tahun selalu saja ada permasalahan sekolah kekurangan siswa, hingga konflik isu dugaan kecurangan yang dilontarkan para orang tua awau wali murid.
Terkait hal itu, DPRD Ponorogo tidak ingin permasalahan atau catatan negatif tentang PPDB kembali terulang pada tahun 2025 ini.
Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi D DPRD setempat, Relelyanda Solekha Wijayanti.
Ia mengatakan, perubahan dan inovasi mesti dilakukan sekolah negeri agar tak kalah saing.
Sehingga pihaknya tak lagi mendengar adanya lembaga pendidikan negeri yang kekurangan atau bahkan tidak mendapatkan peserta didik baru.
"Sekolah ini aset negara, biaya dan perawatannya juga tidak sedikit. Eman sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik,’’ tegas Lely, sapaan politisi PDIP tersebut.
Lely menambahkan, tumbuhnya sekolah swasta membuat para wali murid memiliki lebih banyak opsi menyekolahkan anak mereka.
Tidak dipungkiri, perkembangan dan kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah swasta setingkat lebih baik ketimbang negeri.
Kondisi tersebut, diharapkan diamini para tenaga pengajar dan dinas terkait untuk lekas melakukan evaluasi.
"Sekolah negeri itu, kebanyakan guru hanya melakukan rutinitas,"ucapnya.
"Datang pagi dan mengajar, tidak ada inovasi sehingga kalah dengan sekolah swasta yang secara sistem terus berkembang,’’ uangkap Lely.
Dirinya meminta sekolah negeri khususnya SDN menelurkan minimal satu program unggulan. Entah segi pendidikan, agama, olahraga maupun kesenian.
Minimal ada daya tarik yang membuat wali murid berpikir dua kali menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta.
"Tidak harus semua diunggulkan, cukup satu saja asalkan bisa menjadi daya tarik yang istimewa," terangnya.
"Guru juga kepala sekolah juga harus update skill dan ilmu mereka,’’ pinta Lely. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya