Jawa Pos Radar Ponorogo – Beban belanja pegawai Pemkab Ponorogo makin berat.
Jumlah tenaga honorer masih menumpuk, sementara belanja pegawai sudah melebihi batas yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kabid P3DSI ASN BKPSDM Ponorogo Ahmad Zamroni menyebut, ada lebih dari 600 honorer yang saat ini masih aktif mengabdi.
Mereka tersebar di sektor teknis, pendidikan, dan kesehatan.
‘’Kami belum dapat info resmi dari BKN, apakah penyelesaiannya lewat PPPK atau CPNS di akhir 2025 atau 2026,’’ katanya Kamis (31/7).
Zamroni mengakui, prioritas pemerintah pusat memang pengentasan honorer.
Namun, kondisi keuangan daerah jadi kendala.
BPK bahkan memberi peringatan karena porsi belanja pegawai sudah tembus 39 persen dari total APBD. Padahal idealnya hanya 30 persen.
‘’BPK mengarahkan efisiensi belanja pegawai selama tiga tahun. Tapi di sisi lain Kemenpan-RB dan BKN mendorong penuntasan honorer. Jadi, kami di daerah terjepit,’’ jelas Zamroni.
Ia mengungkap, sebagian honorer telah mengabdi lebih dari 10 tahun.
Bahkan ada yang mendekati masa pensiun. Pemerintah pusat sempat mewacanakan opsi ASN paruh waktu sebagai solusi.
Namun, hingga kini belum ada petunjuk teknis soal itu.
‘’Teman-teman honorer banyak menanyakan skema paruh waktu. Tapi kami belum pegang juknis atau kebijakan pasti dari pusat,’’ pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto