Jawa Pos Radar Ponorogo – Penangguhan program makan bergizi gratis (MBG) di SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT) ditindaklanjuti DPRD Ponorogo.
Kemarin (30/9), Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak sekolah dan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Tonatan selaku pengampu program.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Riyanto membeberkan, dapur SPPG Tonatan beberapa kali terlambat mendistribusikan makanan.
Tak hanya ke SDMT, keterlambatan juga terjadi di sejumlah sekolah lain.
“Karena keterlambatan itu, sekolah merasa keberatan. Kejadian bukan sekali dua kali,” ujarnya.
Legislatif menawarkan solusi: MBG kembali dijalankan dengan catatan SPPG Tonatan memperbaiki kinerja distribusi.
Namun, SDMT meminta waktu untuk mempertimbangkan.
“Sejak awal SDMT sebenarnya tidak menolak MBG. Mereka mendukung, hanya karena persoalan kemarin akhirnya mundur. Untuk dimulainya kembali akan dibicarakan lebih lanjut,” jelas Riyanto.
Riyanto menekankan pentingnya pengelolaan MBG secara profesional.
Selain distribusi tepat waktu, kualitas makanan harus dijaga untuk mencegah kasus keracunan seperti yang terjadi di daerah lain.
“SPPG juga harus memberikan imbauan ke semua dapur agar disiplin,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Ponorogo Sheila Amanda enggan berkomentar soal evaluasi menyeluruh usai mencuat persoalan di SDMT. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto