Jawa Pos Radar Madiun - Suasana Ponorogo mendadak geger. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah tersebut, Jumat (7/11).
Tak tanggung-tanggung, KPK dikabarkan melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” ucap Fitroh.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci siapa saja yang turut diamankan serta perkara apa yang tengah diusut dalam operasi senyap tersebut.
Menariknya, penangkapan ini terjadi hanya berselang dua minggu setelah KPK memberi teguran kepada Pemkab Ponorogo terkait proses penganggaran daerah.
Dalam evaluasi yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 23 Oktober lalu, KPK menyoroti sejumlah potensi penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jatim, Wahyudi, kala itu menegaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan memperkuat sistem, bukan mencari kesalahan.
“Fokus kami bukan mencari kesalahan, tapi memperkuat sistem agar tidak membuka ruang korupsi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis.
Di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah daerah, serta penggunaan e-katalog yang dinilai belum optimal.
KPK juga menyoroti proyek-proyek besar seperti pembangunan RSUD, Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP), serta irigasi air tanah dalam (IATD).
Bupati Sugiri Sancoko sempat menyambut positif koreksi dari KPK dan menyebut hasil evaluasi itu akan menjadi bahan introspeksi.
“Kami ingin seluruh pihak berbenah. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak nyata bagi masyarakat,” ucap Kang Giri, sapaan akrabnya.
Kini, dua pekan berselang, nama yang sama justru kembali disebut dalam konteks berbeda. Ia menjadi salah satu kepala daerah yang terjaring OTT KPK. (naz)
Editor : Mizan Ahsani