Jawa Pos Radar Madiun - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring operasi tangkap tangan alias OTT oleh KPK pada Jumat (7/11).
Menariknya, ia baru-baru ini sempat memberi pesan soal pencegahan korupsi kepada bawahannya.
Hal itu ia sampaikan usai menerima evaluasi dari KPK.
Menurutnya, hasil evaluasi KPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi kaca benggala bagi pemerintah daerah agar memperbaiki sistem dan memperkuat integritas.
Ia menilai langkah assessment dan pembinaan yang dilakukan KPK sebagai pendekatan elegan untuk memahami mana yang benar dan salah dalam tata kelola pemerintahan.
Tindak Lanjut Cepat Usai Evaluasi KPK
Setelah mengikuti rapat koordinasi dengan KPK, Sugiri langsung menggelar pertemuan internal bersama seluruh jajaran pejabat.
Mulai dari sekretaris daerah, inspektorat, kepala dinas, hingga pejabat pengadaan barang dan jasa.
Rapat itu difokuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK, memperbaiki sistem pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, serta mengoptimalkan e-katalog lokal agar lebih transparan.
Menegaskan Kepatuhan dan Akuntabilitas
Dalam arahannya, Sugiri menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan di setiap proses penganggaran.
Ia mencontohkan, setiap usulan aspirasi masyarakat harus disusun sesuai mekanisme dan waktu yang tepat.
Menurutnya, akuntabilitas APBD tidak cukup hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya bagi masyarakat.
“Sehelai uang rakyat harus berguna untuk kemaslahatan umat,” ujarnya kala itu.
Sugiri juga mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo untuk berintrospeksi dan memperkuat sinergi lintas bagian, termasuk dengan DPRD.
Supaya tidak lagi terjadi kesalahan administrasi atau keterlambatan program.
Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, ia bahkan memimpin penandatanganan pakta integritas dan komitmen antikorupsi bersama seluruh kepala OPD dan camat.
Ironisnya, Sugiri justru tertangkap OTT oleh KPK pada Jumat hari ini. (gen/rio/naz)
Editor : Mizan Ahsani