Jawa Pos Radar Ponorogo – Rekomendasi dan koreksi pengelolaan anggaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Ponorogo.
Kamis (6/11), kedua lembaga tersebut duduk satu meja dalam rapat tertutup di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Pertemuan itu dihadiri Bupati Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan dan ketua fraksi DPRD.
Rapat tersebut menjadi momen langka karena seluruh unsur eksekutif dan legislatif berkumpul dalam satu ruangan untuk membahas hasil evaluasi dan rekomendasi KPK.
“Biasanya komunikasi antara dua lembaga hanya terjadi saat sidang paripurna. Tapi kami ingin membuka jalur komunikasi yang lebih cair, supaya pembenahan dilakukan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Kang Giri, sapaan bupati.
Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan daerah berjalan sesuai aturan dan sejalan dengan upaya pembenahan yang direkomendasikan KPK.
Beberapa poin utama pembahasan meliputi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, serta pengadaan barang dan jasa berbasis e-katalog.
“Maka keduanya harus selaras agar tata kelola pemerintahan berjalan baik dan sesuai koridor hukum,” tegas Kang Giri.
Ia berharap, komunikasi terbuka ini menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Setiap kebijakan anggaran diharapkan lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin Ponorogo punya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto