Jawa Pos Radar Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan pola korupsi sistemik di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Setelah mengungkap praktik jual beli jabatan dan suap proyek di RSUD dr Harjono (RSUDH), lembaga antirasuah itu menduga modus serupa di organisasi perangkat daerah (OPD) lain.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pola korupsi di Ponorogo berjalan seperti kompetisi upeti.
’’Misalkan gini, awas sudah diawasi KPK. Dijadikan alasan untuk bertahan atau naik jabatan, silakan membayar. Karena katanya diawasi KPK,’’ ujarnya, kemarin (9/11).
Asep mengungkap, pola ancaman dan tekanan psikologis terhadap kepala OPD membuat banyak pejabat merasa tidak nyaman.
Isu mutasi jabatan sengaja dihembuskan untuk menekan pejabat agar memberi uang demi mempertahankan posisi.
’’Kami menduga tidak hanya fee proyek di RSUDH, tapi juga berpotensi terjadi di SKPD lain,’’ tegasnya.
KPK juga menyoroti kejanggalan masa jabatan Sekda Agus Pramono yang bertahan selama 12 tahun atau melewati dua periode bupati.
’’Itu juga yang menjadi pertanyaan penyidik. Apakah untuk mempertahankan jabatan juga disertai pemberian suap. Itu sedang kami dalami,’’ jelas Asep.
Temuan ini akan menjadi pintu masuk baru bagi KPK untuk membongkar praktik korupsi di Ponorogo.
Lembaga antirasuah bakal menelusuri proyek-proyek besar, termasuk Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP), serta pengadaan barang dan jasa lainnya.
’’Tidak hanya pembangunan monumen reog, tapi seluruh pengadaan di Ponorogo akan kami dalami,’’ pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto