Jawa Pos Radar Madiun – Gelombang penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mengguncang lingkungan Pemkab Ponorogo dalam sepekan ini.
Setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Sugiri Sancoko dan pejabat penting lainnya pada Jumat (7/11) pekan lalu, KPK terus menelusuri dugaan korupsi di berbagai dinas.
Dalam tiga hari terakhir, sedikitnya empat instansi strategis telah disambangi secara maraton oleh penyidik lembaga antirasuah.
Rentetan penggeledahan ini menunjukkan bahwa OTT hanya menjadi pintu awal bagi KPK membuka dugaan praktik rasuah di lingkaran Pemkab Ponorogo.
Berikut rangkuman lokasi dan waktu penggeledahan:
1. BPBJ Ponorogo
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang berada di bawah naungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo digeledah KPK pada Selasa (11/11) lalu.
Bagian yang mengurusi lelang dan pengadaan proyek ini menjadi salah satu titik pertama yang digeledah.
Bersamaan dengan BPBJ, penyidik juga memeriksa kantor bupati serta ruang kerja sekda.
Penggeledahan ini berkaitan dengan temuan OTT, khususnya fee proyek yang digunakan Direktur RSUD dr Harjono dr Yunus Mahatma untuk menyuap Sugiri dan Agus Pramono.
Dimungkinkan, KPK juga menelusuri praktik serupa dalam proyek-proyek lain.
2. BKPSDM Ponorogo
Di hari yang sama, KPK juga menyambangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dinas ini diperiksa untuk menelusuri jejak transaksi terkait suap pengurusan jabatan.
Dari OTT sebelumnya, KPK mengungkap adanya setoran bertahap dari direktur RSUD kepada pejabat pemkab untuk mempertahankan jabatan direktur rumah sakit.
BKPSDM menjadi titik krusial karena berada di jalur administrasi mutasi, promosi, dan evaluasi jabatan.
“Penggeledahan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan penyidikan guna memperkuat alat bukti yang sudah ada,” jelas Jubir KPK Budi Prasetyo.
3. Disbudparpora Ponorogo
Keesokan harinya, Rabu (12/11), KPK menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).
Lokasi yang disasar adalah Bidang Kebudayaan, lantaran mengelola proyek Monumen Reog di Sampung.
Penyidik membawa koper berisi dokumen setelah memeriksa ruangan terkait.
Tidak hanya itu, mobil dinas Kepala Disbudparpora Judha Slamet Sarwo Edi juga ikut digeledah untuk menelusuri dokumen tambahan proyek bernilai puluhan miliar tersebut.
“Dari peristiwa tertangkap tangan di Ponorogo pada pekan lalu, tim kemudian juga mendapatkan informasi dan petunjuk adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya,” ungkapn Budi.
4. DPUPKP Ponorogo
Pada Kamis (13/11), kantor DPUPKP menjadi lokasi terbaru yang didatangi penyidik.
Sekitar tujuh petugas masuk membawa koper dan langsung menyisir berkas pekerjaan fisik.
Belum diketahui bidang mana yang dituju, namun DPUPKP dikenal sebagai dinas dengan portofolio anggaran besar terkait pembangunan infrastruktur.
Gelombang Pengungkapan Dugaan Korupsi Baru
Serangkaian penggeledahan ini menguatkan indikasi bahwa dugaan suap jabatan hanyalah satu bagian dari jaringan kasus korupsi yang lebih luas.
KPK sebelumnya sudah menegaskan bahwa OTT kerap membuka pintu untuk menelusuri rasuah lain di sektor berbeda.
Menilik empat dinas strategis menjadi sasaran, fokus penyidikan KPK dimungkinkan meluas ke proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, hingga tata kelola kepegawaian.
“Peristiwa tertangkap tangan sering kali menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri apakah praktik dugaan korupsi juga terjadi di sektor lain,” tandasnya. (naz)
Editor : Mizan Ahsani