Jawa Pos Radar Madiun – Nasib 138 ASN yang dimutasi Bupati nonaktif Sugiri Sancoko sebelum OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (8/11) masih menggantung.
Seharusnya mereka menempati jabatan baru per 10 November, namun hingga kini para abdi negara itu belum berpindah posisi.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan mutasi tersebut bakal dievaluasi.
Termasuk penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) yang sebelumnya telah dijadwalkan.
Dia menyebut tidak mempermasalahkan perpindahan pegawai, tetapi memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
“Mutasi kemarin jalan, tapi kami mau lihat lagi, pelajari dulu seperti apa. Terpenting kami dahulukan pelayanan yang ada,” ujar Bunda Rita.
Kabag Hukum Setda Ponorogo Sugeng Prakoso menyampaikan, seluruh pegawai yang dimutasi sementara masih menempati jabatan lama.
Pihaknya perlu mengkaji ulang apakah kebijakan mutasi tersebut berlaku atau justru kembali ke posisi sebelumnya.
“Kami lihat dulu seperti apa, sementara dalam kajian. Yang jelas pemerintahan tidak boleh berhenti,” terang Sugeng.
Dua pejabat eselon II dan 136 ASN masuk dalam gerbong mutasi yang diteken Sugiri Jumat lalu.
Hingga kini kejelasan mutasi tersebut belum dipastikan pascapenetapan Sugiri sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK.
Salah satu pejabat yang terdampak, Hery Sutrisno, sebelumnya dicopot Kemendagri dari jabatannya.
Sugiri kemudian menempatkannya sebagai Plt Kepala Dispertahankan.
Namun pada Senin (11/11), Kemendagri menunjuk Hery sebagai Plt Kepala Dispendukcapil. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto