Jawa Pos Radar Ponorogo – Beban utang daerah kembali menjadi sorotan usai rencana pinjaman Rp 100 miliar untuk perbaikan serentak ruas jalan rusak dipastikan batal.
DPRD Ponorogo menyayangkan lamanya proses yang ditempuh eksekutif berujung kandas, sehingga ratusan titik jalan rusak terancam tetap berlubang hingga tahun depan.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan pemkab sudah mengajukan pinjaman ke Bank Jatim dan mendapat restu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun sampai jelang akhir tahun, akad kredit tak kunjung rampung.
“Dewan sebenarnya sudah menyetujui pinjaman ini. Tinggal eksekutif mengeksekusi. Tapi sampai akhir tahun belum juga terealisasi, ini yang kami sayangkan,” ujar Kang Wi, sapaan akrabnya.
Pinjaman tersebut dirancang untuk memperbaiki 167 ruas jalan prioritas.
Namun waktu yang tersisa dinilai tidak lagi memungkinkan.
Menurutnya, memaksakan pengerjaan justru berisiko hasil asal-asalan demi mengejar tutup buku anggaran.
“Karena akhirnya seperti ini, kalau utang tidak bisa dijalankan, ya kami pikirkan lagi tahun 2026 apakah prioritas ini bisa dibiayai. Sayang memang, tapi kalau dipaksakan malah masalah,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pinjaman lompat tahun 2026, Kang Wi menilai situasinya berat.
Selain bunga dan pokok pinjaman menjadi beban keuangan daerah, pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD) juga membuat ruang fiskal menyempit.
“Kami lebih condong memikirkan perbaikan jalan dari anggaran yang ada. Untuk saat ini kami rasa belum perlu pinjam lagi,” pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto