Jawa Pos Radar Ponorogo – Isu penundaan pengangkatan 1.818 honorer menjadi PPPK Paruh Waktu muncul setelah OTT KPK yang menyeret Bupati nonaktif Sugiri Sancoko.
Beredar kabar SK ditunda, membuat ribuan honorer cemas.
Namun BKPSDM Ponorogo menegaskan isu tersebut tidak benar.
Kabid P3DSI ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, memastikan seluruh proses rekrutmen PPPK Paruh Waktu masih berjalan normal.
Koordinasi dengan BKN dan Pemprov Jatim juga terus dilakukan.
“PPPK Paruh Waktu tetap berproses. Verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data masih berjalan. SK akan ditandatangani Plt Bupati atau Kepala BKPSDM,” ujarnya.
Menurut Zamroni, 1.818 honorer dipastikan diangkat.
Agenda pelantikan dan penyerahan SK direncanakan bulan Desember, sedangkan TMT berlaku per 1 Januari 2026.
“Kami minta semua honorer tidak gelisah. Proses tetap berjalan hingga penandatanganan SK,” tambahnya.
BKPSDM juga menepis kabar adanya mutasi atau relokasi PPPK Paruh Waktu setelah satu tahun bekerja.
“Tidak ada relokasi. Aturannya belum ada. Penempatan tetap sesuai formasi awal,” tegas Zamroni.
Ia mengungkapkan, banyak honorer yang mempertanyakan kelanjutan pengangkatan pasca OTT, tetapi seluruh tahapan rekrutmen tetap dilaksanakan.
“Dari 1.818 yang diusulkan, semuanya masih utuh. Tidak ada yang mengundurkan diri,” jelasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto