Jawa Pos Radar Ponorogo – Kasus jual beli jabatan yang terbongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sinyal keras bagi Pemkab Ponorogo untuk memperketat penataan sumber daya manusia (SDM).
Pemerintah daerah mulai memperkuat pemetaan posisi aparatur sipil negara (ASN) berbasis kompetensi lewat asesmen massal selama empat hari, 8–11 Desember.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan bahwa asesmen diikuti pejabat eselon III, IV, serta sub koordinator yang sebelumnya pernah berada di eselon IV.
Total 600 ASN mengikuti tes yang digelar di SMKN 1 Jenangan.
“Mulai staf sampai sekretaris dinas kami asesmen semua, untuk mengetahui kemampuan mereka secara mendalam,” kata Bunda Rita, sapaan plt bupati.
Dia menegaskan, asesmen menjadi dasar penting dalam kebijakan mutasi mendatang.
Penempatan jabatan tidak lagi mengacu pada “kompetisi upeti”, tetapi sepenuhnya pada kompetensi ASN.
Hasil asesmen akan menjadi big data SDM Pemkab Ponorogo.
“Makanya sejak kemarin kami lakukan pengetesan. Jadi ketika mau mutasi, tinggal lihat hasil itu. Sebelum mutasi juga ada presentasi,” jelasnya.
Menurut Bunda Rita, asesmen merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi.
Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat bukan sekadar jargon. Kesalahan menempatkan jabatan dapat berdampak fatal terhadap pelayanan publik.
“Istilahnya, yang beberapa tahun tidak tersentuh kini dapat dipetakan. Kami lihat dulu dari dinas-dinas itu, siapa yang sudah saatnya naik jabatan. Ada uji kompetensinya juga,” tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto