Jawa Pos Radar Ponorogo - Keberadaan tambang di kawasan Telaga Ngebel menuai sorotan keras dari DPRD Provinsi Jawa Timur.
Kawasan yang ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan dinilai tak semestinya disandingkan dengan aktivitas pertambangan pasir dan batu (sirtu), baik legal maupun ilegal.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Atika Banowati menegaskan, tambang dan wisata merupakan dua kepentingan yang saling bertolak belakang.
Pemerintah daerah seharusnya menentukan pilihan secara tegas, bukan membiarkan keduanya berjalan bersamaan seperti yang terjadi di Kecamatan Ngebel.
‘’Ini yang sebetulnya kami sesalkan bahkan sejak saya menjadi DPRD Ponorogo 2004. Kenyataannya wisata dan tambang jalan keduanya, ini harus diwaspadai betul,’’ kata Atika.
Menurut Atika, aktivitas tambang membawa dampak negatif serius terhadap kawasan wisata.
Mulai dari menurunnya kenyamanan pengunjung, kerusakan jalan akses wisata, hingga ancaman terhadap kelestarian ekosistem telaga yang seharusnya dijaga.
‘’Kalau semua ditambang, bisa-bisa Ngebel ‘jungkruk’ (rusak) nanti,’’ tegasnya.
Persoalan tambang di Ngebel, lanjut Atika, bukan isu baru.
Masalah tersebut bahkan kerap menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ironisnya, hingga kini belum ada data pasti terkait jumlah tambang yang beroperasi, baik yang mengantongi izin maupun yang ilegal.
Sementara eksploitasi alam terus berlangsung setiap hari.
‘’Karena ini sudah terlanjur, kami berharap dan meminta tidak ada lagi tambang baru. Khususnya di Ngebel, baik legal maupun ilegal,’’ pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto