PONOROGO – Deretan kursi jabatan strategis di lingkungan Pemkab Ponorogo masih melompong.
Total sembilan jabatan penting saat ini diisi pelaksana tugas (plt) maupun pelaksana harian (plh), termasuk jabatan sekretaris daerah (sekda).
Kekosongan kursi sekda terjadi setelah pejabat definitif Agus Pramono ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 November lalu.
Sejak itu, jabatan sekda diemban oleh Plh Agus Sugiharto yang juga menjabat Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah pengisian jabatan strategis melalui seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).
Namun, proses tersebut masih menunggu koordinasi dan persetujuan dari pemerintah provinsi.
“Kami minta arahan dahulu ke provinsi, koordinasi dan izin. Baru nanti ke Kemendagri,” ujar Lisdyarita, kemarin (25/1).
Menurutnya, setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Ponorogo akan lebih dulu menggelar open bidding untuk mengisi jabatan sekda.
“Kalau diizinkan, kami berencana open bidding jabatan sekda. Saat ini kami sedang persiapan dan konsultasi ke gubernur,” ungkapnya.
Selain sekda, seleksi terbuka juga disiapkan untuk mengisi lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.
Masing-masing Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Tak hanya itu, kursi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik juga masuk daftar jabatan yang akan dilelang.
Pemkab Ponorogo juga menyiapkan seleksi untuk mengisi jabatan Direktur PUDAM Tirta Katong serta Direktur RSUD dr Harjono.
Lisdyarita menyebutkan, pihaknya telah mengantongi hasil job fit seluruh pejabat sejak akhir tahun lalu.
Hasil tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan pejabat yang dinilai mampu mengawal dan menjalankan program pembangunan daerah ke depan. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto