Jawa Pos Radar Ponorogo – Dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Ponorogo terus diusut.
Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memeriksa sedikitnya 45 kepala desa (kades).
Kajari Ponorogo Zulmar Adhy Surya mengatakan, pemanggilan para kades dilakukan untuk menambah bukti dan keterangan saksi dalam penyidikan dugaan penyalahgunaan bansos periode 2023–2024.
Pemeriksaan dilakukan maraton dalam dua pekan terakhir.
“Untuk mendukung penyidikan, ada 45 kades dari 11 kecamatan yang kami periksa,” kata Zulmar.
Saat disinggung soal penetapan tersangka, Zulmar menyatakan penyidik masih fokus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.
Selain para kades, sejumlah saksi lintas sektor juga sudah dipanggil.
“Semoga lancar, kami masih berfokus pada pengumpulan bukti yang ada dulu,” jelasnya.
Diketahui, Kejari Ponorogo menyita sejumlah dokumen usai menggeledah Kantor Dinsos-PPPA pada Desember tahun lalu.
Berkas tersebut disinyalir terkait penyaluran bansos periode 2023–2024.
Dugaan penyimpangan disebut bersumber dari dua jalur pendanaan.
Yakni, bansos alokasi APBD dan bansos alokasi APBN dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan temuan sementara, bansos yang menjadi objek perkara berupa bantuan tunai dan nontunai. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto