Jawa Pos Radar Madiun – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Itu setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyudono, Ponorogo, dinyatakan tidak memenuhi standar teknis dan harus direlokasi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, buka-bukaan mengenai temuannya.
Ia menyebut bahwa lokasi dapur berada di lantai bawah bekas rumah burung walet dan berdekatan dengan rumah walet yang masih aktif.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko sanitasi.
Relokasi diberikan tenggat waktu tiga bulan.
"Saya dulu sidak ke SPPG yang ada di Pasar Lanang. Emosi saya sudah naik. Masa SPPG di bawah kandang burung walet, saya tutup saja, itu gak bener," ujarnya, melalui rilis.
Temuan Teknis di Lapangan
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola dapur:
1. Toilet berada di dalam area dapur dan tepat di depan pintu masuk.
2. Alur bahan pangan mentah, makanan jadi, serta ompreng kotor tidak terpisah.
3. Dapur hanya memiliki dua pintu, dengan satu pintu tidak berfungsi optimal.
4. Tidak tersedia water heater untuk pencucian ompreng.
Sejumlah peralatan seperti chiller dan lemari pendingin merupakan barang bekas.
Dalam sistem keamanan pangan, pemisahan alur bersih dan kotor merupakan prinsip dasar. Area bahan mentah dan makanan matang seharusnya tidak bersinggungan.
Ketika standar tersebut tidak terpenuhi, risiko kontaminasi mikroba meningkat dan berpotensi membahayakan konsumen.
"Ini ada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha," ujar Nanik.
"Beliau ini yang nanti akan menutup SPPG di Ponorogo yang gak bener itu," sambungnya.
Sertifikat Ada, Standar Dipertanyakan
Dapur tersebut diketahui telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan proses sertifikasi.
Program MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.
Namun pelaksanaan di lapangan menuntut standar teknis yang ketat, mulai dari desain dapur, alur distribusi, hingga fasilitas sanitasi.
Relokasi dapur SPPG Banyudono menjadi salah satu langkah korektif.
Meski demikian, evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG di berbagai daerah dinilai penting guna memastikan seluruh unit memenuhi SOP dan petunjuk teknis yang berlaku.
Pengawasan berkala dan independen menjadi kunci agar tujuan program tetap sejalan dengan aspek keamanan pangan.
Program berskala nasional seperti MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga mitra pengelola.
Standarisasi fasilitas dan penguatan sistem pengawasan menjadi elemen penting agar program berjalan sesuai tujuan.
Kasus di Ponorogo menjadi pengingat bahwa aspek higienitas dan keamanan pangan tidak dapat dikompromikan.
Program pemenuhan gizi anak membutuhkan infrastruktur yang memadai, prosedur ketat, dan pengawasan berkelanjutan.
MBG diharapkan tetap berfokus pada tujuan utamanya, yakni memastikan anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi dengan standar keamanan yang terjamin. (naz)
Editor : Mizan Ahsani