Jawa Pos Radar Madiun – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo mendapat sorotan.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberi peringatan keras kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar tidak main-main dalam menjaga kualitas menu MBG.
Puluhan mitra, yayasan, hingga pengelola SPPG dikumpulkan dalam rapat koordinasi di Aula Bapperida Ponorogo, Rabu (11/3).
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Enny Indarti mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan program MBG di Ponorogo.
Bahkan, temuan tersebut telah sampai ke BGN di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, BGN melakukan inspeksi mendadak pada Selasa malam (10/3).
Dari hasil sidak tersebut ditemukan pasokan makanan dan tenaga kerja yang justru berasal dari luar daerah, yakni Madiun.
Padahal Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menegaskan layanan tersebut harus memberdayakan masyarakat serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.
“Kami juga temukan ada kue yang tidak ada masa kedaluwarsanya. Kami harapkan ini menjadi perhatian. Ribuan SPPG sudah kami suspend karena masalah kualitas yang tidak sesuai,” kata Enny.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengaku menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait kualitas menu MBG selama Ramadan.
Beberapa penerima program mengeluhkan makanan yang dinilai tidak sesuai standar gizi hingga kondisi makanan yang tidak layak konsumsi.
Selain itu, ditemukan praktik perapelan distribusi MBG dalam beberapa hari sekaligus oleh oknum SPPG.
“Kalau yang dirapel Jumat atau Sabtu itu wajar karena besoknya libur. Tapi kalau ada temuan rapel Senin, Selasa, dan Rabu tentu tidak bisa dibiarkan,” tegas Lisdyarita yang akrab disapa Bunda Rita.
Selain persoalan kualitas makanan, pemerintah daerah juga meminta mitra penyelenggara program MBG memanfaatkan bahan pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan dapur SPPG.
Pemkab Ponorogo juga mendorong penggunaan tenaga kerja lokal agar program tersebut turut membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
“Kecuali kalau memang mendesak silakan. Tapi kami minta kebutuhan bisa dipenuhi dari Ponorogo sendiri,” ungkapnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto