Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab Ponorogo mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Jumat (10/4) mendatang.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi energi.
Kepala Dinas Kominfo Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, mengatakan penerapan WFH dilakukan secara bergilir.
’’Nanti setiap kepala OPD yang mengatur, substansinya kami ingin kantor itu tetap berjalan,’’ ujarnya, Kamis (2/4).
Skema yang disiapkan, hanya 50 persen ASN bekerja dari rumah. Sisanya tetap bekerja dari kantor.
Kebijakan tersebut berlaku setiap Jumat dengan sistem bergantian antarpegawai.
’’Tidak tutup, masih ada 50 persen pegawai di kantor,’’ jelas Sapto.
WFH tidak berlaku untuk sejumlah OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Di antaranya sektor kebencanaan, trantibum linmas, kebersihan, dukcapil, kesehatan, pendidikan, hingga layanan pendapatan daerah.
Hal ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Sapto menegaskan, WFH bukan berarti libur. ASN tetap wajib bekerja dan siap dihubungi kapan saja.
Kepala OPD diminta melakukan pengawasan dan memastikan pegawai tetap produktif.
’’WFH itu bukan libur, pegawai harus standby sewaktu-waktu dibutuhkan,’’ tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM).
Pemkab juga menekankan efisiensi tidak hanya saat bekerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ASN.
’’Hemat BBM itu kami tekankan ke personal,’’ tandasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto