Jawa Pos Radar Ponorogo – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo 2025 tak luput dari sorotan.
DPRD memberikan puluhan rekomendasi dalam rapat paripurna, kemarin (27/4).
Sedikitnya 13 organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat catatan evaluasi.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut, rekomendasi mencakup berbagai sektor strategis.
Mulai infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga kebudayaan.
“Pansus meminta OPD terus berinovasi, memperkuat pengawasan, memutakhirkan data, meningkatkan responsivitas, serta menyusun analisis kebutuhan pegawai,” ujarnya.
Sejumlah persoalan disorot. Di antaranya kondisi jalan rusak yang dikeluhkan warga hingga persoalan administrasi kependudukan yang sempat bermasalah.
DPRD mendorong rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti eksekutif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.
“Harapan kami, seluruh catatan ini bisa ditanggapi serius dan diperbaiki sejalan dengan visi misi kepala daerah,” tegasnya.
Rekomendasi tersebut belum final. DPRD masih akan membahas ulang seluruh poin sebelum ditetapkan sebagai keputusan resmi dan diserahkan ke kepala daerah.
“Setelah ini menunggu LHP BPK, lalu akan kami serahkan kepada plt bupati,” tambahnya.
Terpisah, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengapresiasi masukan legislatif.
Menurutnya, rekomendasi DPRD menjadi bahan penting dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan.
“Terima kasih atas evaluasi serta masukan yang diberikan. Ini menjadi bahan kami dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” ujarnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto