Jawa Pos Radar Ponorogo – Teka-teki pengisian "kursi kosong" di lingkup Pemkab Ponorogo segera terjawab.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mulai menyusun ancang-ancang untuk menarik gerbong mutasi besar-besaran.
Tak hanya sekadar rotasi, lelang jabatan terbuka alias open bidding juga disiapkan untuk mengisi posisi pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang selama ini melompong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, mengungkapkan bahwa proses administrasi telah bergulir.
Baca Juga: Seleksi Perangkat Desa di Ponorogo Dibuka Akhir Tahun, Regulasi Dikaji Ulang
Saat ini, pihaknya tengah mematangkan database ASN, mulai dari kelengkapan dokumen sertifikasi hingga rekam jejak penilaian kinerja masing-masing personel.
Berkas "rapor" inilah yang nantinya disodorkan ke meja Plt Bupati untuk menentukan siapa yang layak mengisi posisi strategis.
"Fokus kami adalah percepatan pengisian jabatan.
Mengingat mapping-nya cukup luas, mencakup eselon II hingga eselon III," jelas Ugin, sapaan akrab Agus Sugiarto yang juga menjabat Ketua Baperjakat Pemkab Ponorogo.
Ugin tak menampik bahwa pengisian jabatan ini sangat mendesak.
Selain belasan kursi kepala dinas (eselon II) yang masih diisi pelaksana tugas (Plt), jabatan setingkat sekretaris hingga kepala bidang (kabid) juga membutuhkan penyegaran.
Baca Juga: 40 Jabatan Kepsek Kosong di Ponorogo, Terbentur Aturan Baru
Skemanya mutasi terlebih dahulu untuk penataan internal, baru disusul dengan pembukaan lelang jabatan.
"Secepatnya kami lakukan. Penataan melalui mutasi dan lelang terbuka memang sudah waktunya agar organisasi perangkat daerah (OPD) bisa berlari kencang," tegasnya.
Langkah ini dipastikan tidak akan menabrak regulasi.
Pasalnya, Pemkab terus menjalin koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Beberapa pos krusial yang menanti pemimpin baru antara lain:
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial PPPA, DPMPTSP hingga Bapperida, dan Dispendukcapil.
Selain dinas teknis, posisi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, serta jabatan direktur di PUDAM Tirta Katong dan RSUD dr Harjono juga masuk dalam radar pengisian.
"Kami konsultasi terus agar mekanisme yang dilalui sesuai aturan. Yang jelas, gerbong mutasi segera ditarik," tandasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto