Jawa Pos Radar Madiun – Operasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Ponorogo kembali berlanjut, kemarin (6/5).
Petugas gabungan menyisir sejumlah ruas jalan dan mengangkut gerobak pedagang yang ditinggalkan di lokasi jualan.
Operasi tahap III tersebut melibatkan Disperdakum Ponorogo bersama Satpol PP dan Damkar Ponorogo.
Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Subiantoro, mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran dari Disperdakum.
Selain Jalan Suromenggolo, Jalan Menur, dan Jalan Juanda, operasi kali ini juga menyasar kawasan Jalan Siberut.
“Kami berikan waktu dan imbauan agar lapak dibongkar kalau sudah selesai berjualan,” ujarnya.
Petugas menegaskan PKL dilarang meninggalkan lapak maupun mendirikan bangunan permanen di atas trotoar.
Pedagang juga tidak diperbolehkan membuka lapak selama 24 jam.
Jika aturan tidak dipatuhi, sanksi pembongkaran paksa akan diterapkan dalam operasi berikutnya yang disebut bakal dilakukan lebih masif.
“Tidak boleh membuat lapak permanen di trotoar. Silakan berjualan, tapi setelah selesai berdagang dibongkar,” tegas Subiantoro.
Sementara itu, salah seorang pedagang, Ali Kurniawan, mengaku telah menerima surat peringatan dari Disperdakum.
Dia berharap kebijakan tersebut dikaji ulang karena bongkar pasang lapak setiap hari dinilai tidak mudah dilakukan.
“Bongkar pasangnya bagaimana, ada jamnya seperti apa? Jualan pagi malam ditutup, kami harapkan juga ada solusi,” ujarnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto