Jawa Pos Radar Ponorogo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan dari ratusan warga di Ponorogo.
Massa yang tergabung dalam Konsorsium Ponorogo Bersatu menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Ponorogo, kemarin (7/5).
Mereka mendesak pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat kecil, terutama guru honorer, dibanding program bantuan makanan.
Koordinator aksi, Aang Pariyanto, menegaskan masih banyak persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah dibanding menjalankan program MBG.
Salah satunya terkait nasib guru honorer dengan penghasilan minim.
“Masih ada guru honorer yang menerima gaji hanya sekitar Rp250 ribu per bulan. Ini persoalan nyata yang mestinya diprioritaskan,” tegas Aang.
Menurut dia, penolakan MBG bukan bentuk penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Massa hanya meminta kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan poster dan spanduk bernada kritik terhadap program MBG.
Mereka juga bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD.
Meski menolak MBG, massa menyatakan mendukung program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Bukan menolak semua program pemerintah. Tapi harus melihat mana yang lebih mendesak bagi masyarakat,” jelasnya.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, langsung menemui massa dan menerima tuntutan yang disampaikan.
Politikus PKB yang akrab disapa Kang Wi itu memastikan aspirasi masyarakat akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Kami menerima aspirasi masyarakat hari ini dan akan menyampaikannya ke pemerintah pusat,” katanya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto