Jawa Pos Radar Ponorogo – Nasib guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo masih memprihatinkan.
Ribuan tenaga pendidik yang telah lama mengajar di sekolah negeri hingga kini belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan akses menjadi ASN maupun mengikuti berbagai program pemerintah untuk guru.
Salah satunya dialami Esti Setyaningrum.
Dia mengaku mulai mengajar sejak 2018 di sekolah swasta dan sempat tercatat dalam Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika).
Namun setelah pindah ke SDN Kepatihan pada 2020, datanya tidak lagi bisa masuk Dapodik.
“Akhirnya sampai sekarang bertahan mengajar tanpa masuk Dapodik,” katanya, kemarin (7/5).
Esti memperkirakan sedikitnya seribu GTT di Ponorogo mengalami kondisi serupa.
Mereka tetap mengajar dengan honor berkisar Rp200 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
Bahkan, sebagian sudah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status.
“Kami tidak bisa daftar PPPK, tidak bisa ikut PPG dalam jabatan, dan tidak mendapat fasilitas pemerintah untuk guru,” bebernya.
Meski demikian, Esti mengaku tetap bertahan karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan.
Dia berharap pemerintah daerah memberi perhatian terhadap nasib guru honorer yang belum masuk Dapodik.
“Sebenarnya ini masalah nasional, tapi beberapa daerah masih bisa membuka Dapodik sampai 2024 lalu. Harapan kami Ponorogo juga bisa,” ungkapnya.
Nasib serupa juga dirasakan Any Suwaiba. Sejak 2013, dia mengabdi sebagai guru honorer di SDN 2 Kauman.
Saat pertama mengajar, honor yang diterima hanya Rp250 ribu per bulan.
Kini jumlahnya naik menjadi sekitar Rp500 ribu karena dipercaya menjadi guru kelas sekaligus mengajar ekstrakurikuler.
“Awalnya menerima honor Rp250 ribu per bulan. Kini naik menjadi sekitar Rp500 ribu,” ujarnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto