Jawa Pos Radar Ponorogo – Nasib ribuan guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo masih memprihatinkan.
Hingga kini, sekitar seribu guru honorer belum terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Padahal, Dapodik menjadi pintu utama bagi guru honorer untuk memperoleh pengakuan negara sekaligus mengakses berbagai program pemerintah.
Ketua Forum GTT Ponorogo, Mahmud Danuri, mengatakan ribuan guru honorer di Ponorogo hingga kini belum diakui secara administratif meski sudah mengabdi bertahun-tahun.
“Seribu GTT di Ponorogo belum diakui keberadaannya. Kami mohon bapak ibu pemangku kebijakan memperhatikan kami, minimal masuk Dapodik sebagai penghargaan terhadap kami,” katanya, kemarin (8/5).
Mahmud menyebut dirinya bersama ribuan GTT lain hanya menjadi penonton berbagai kebijakan pendidikan pemerintah pusat, termasuk saat rekan mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Dapodik itu kunci keguruan. Kalau sudah masuk Dapodik, ada program-program yang bisa kami ikuti,” jelasnya.
Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Slahung itu mengaku sudah hampir lima tahun mengajar dengan honor Rp 500 ribu per bulan.
Meski penghasilannya jauh dari cukup, warga Desa Singkil, Kecamatan Balong tersebut tetap bertahan demi mengabdi di dunia pendidikan.
“Jelas tidak cukup, hanya gaji lima ratus ribu, miris. Tapi kami syukuri,” ujarnya.
Sementara itu, Lisdyarita mengakui kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan penyesuaian belanja pegawai di lingkungan pemkab.
Menurut dia, komposisi anggaran gaji pegawai saat ini mencapai 37 persen atau melampaui batas maksimal ketentuan pemerintah.
Karena itu, pemkab melakukan moratorium Dapodik agar beban belanja pegawai tidak semakin membengkak.
“Kalau nanti dipaksakan masuk Dapodik, akan berimbas lagi. Akan kami cari solusi lain,” kata Bunda Rita. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto