Jawa Pos Radar Ponorogo – Ribuan guru honorer non-Dapodik menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5).
Mereka menuntut pemerintah kembali membuka akses pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selama ini menjadi syarat utama mengikuti berbagai program pemerintah pusat.
Massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo membawa poster tuntutan sambil meminta keberadaan mereka diakui negara.
Ketua Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo Mahmud Danuri mengatakan, banyak guru honorer telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah namun hingga kini belum terdaftar dalam sistem Dapodik nasional.
“Kami ini benar-benar mengajar dan mengabdi. Tapi sampai sekarang belum diberi ruang masuk Dapodik,” ujarnya.
Menurut Mahmud, jumlah guru honorer non-Dapodik di Ponorogo diperkirakan mencapai sekitar seribu orang.
Sebagian besar telah mengajar lebih dari enam tahun dengan honor yang jauh dari kata layak.
“Sebagian hanya menerima honor Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan,” katanya.
Meski demikian, para guru tetap bertahan mengajar karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak didik.
“Kami tetap mengajar karena tanggung jawab moral kepada anak didik,” ungkapnya.
Mahmud menilai, penutupan akses pendataan Dapodik sejak 2020 membuat ribuan guru kehilangan kesempatan mengikuti berbagai program pemerintah pusat, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia juga menyebut beberapa daerah lain masih membuka pendataan hingga tahun 2024 sehingga guru honorer di daerah tersebut masih memiliki peluang masuk sistem nasional.
“Kami tidak menuntut macam-macam. Tidak soal gaji atau tunjangan. Yang penting kami bisa masuk Dapodik,” tegasnya. (gen/her)
Editor : Hengky Ristanto