Jawa Pos Radar Ponorogo – Pemkab Ponorogo mulai mengurai persoalan krisis pejabat eselon II melalui asesmen kompetensi bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebanyak sembilan pejabat setingkat kepala dinas dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Timur selama dua hari, 25–26 Mei lalu.
Mereka menjalani asesmen untuk mengukur kompetensi sekaligus memetakan posisi yang tepat sebelum mutasi besar-besaran digelar.
Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, asesmen tersebut nantinya berlaku untuk seluruh pejabat eselon II secara bertahap.
Pada tahap awal, sembilan pejabat yang mengikuti asesmen di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kawasan Perumahan dan Permukiman (DPUPKP) Jamus Kunto Purnomo hingga Kepala Satpol PP dan Damkar Eko Edi Suprapto.
“Masa kerjanya kurang dari satu tahun sebelum pensiun tidak kami ikutkan, atau yang sudah baru-baru ini jalani profiling juga tidak,” kata Agus Sugiarto yang akrab disapa Ugin, Kamis (28/5).
Menurut Ugin, asesmen dilakukan untuk memastikan setiap pejabat menduduki jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki.
Dengan demikian, tidak ada lagi kepala dinas yang menempati posisi yang tidak sesuai bidang keahlian.
“Beberapa waktu lalu eselon III-IV sampai jabatan fungsional madya, sekarang giliran eselon II. Targetnya semua ASN,” jelasnya.
Asesmen tersebut dipandu langsung oleh tim dari BKN Jawa Timur.
Pemkab berharap proses pemetaan jabatan itu dapat memperbaiki tata kelola birokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik setelah kasus dugaan jual beli jabatan yang dibongkar KPK akhir tahun lalu.
“Setelah ini giliran jabatan pelaksana dan fungsional muda yang kami lakukan profiling,” ungkapnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto