Jawa Pos Radar Ponorogo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo menghadapi kendala serius.
Sebanyak 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG dilaporkan berhenti beroperasi.
Puluhan dapur tersebut tidak seluruhnya terkena sanksi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagian besar justru menghentikan layanan akibat keterlambatan pencairan dana operasional yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan harian.
Koordinator Wilayah SPPG Ponorogo Sheila Amanda mengungkapkan, sedikitnya 21 dapur SPPG menghentikan aktivitas dalam beberapa hari terakhir karena terkendala saldo virtual account (VA) yang belum mencukupi untuk operasional.
“Ada 21 yang berhenti karena VA-nya kurang. Tapi dari pusat per hari ini sudah menginformasikan kalau akan ada pencairan, jadi ditunggu saja,” katanya, Sabtu (6/6).
Menurut Sheila, jumlah tersebut belum termasuk 11 SPPG yang sebelumnya mendapatkan sanksi suspend dari BGN.
Dengan demikian, total terdapat 32 SPPG yang saat ini belum beroperasi.
SPPG yang mengalami keterlambatan pembayaran tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Babadan dan Kecamatan Badegan.
Beberapa dapur yang terdampak antara lain berada di kawasan Ngunut dan Polorejo.
Mayoritas dapur SPPG melayani sekitar 2.000 penerima manfaat.
Akibat penghentian operasional tersebut, ribuan siswa sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui untuk sementara tidak mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis.
“Kemungkinan pekan depan sudah bisa beroperasi kembali,” ungkap Sheila.
Data yang dihimpun menunjukkan saat ini terdapat 85 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Ponorogo.
Dari jumlah tersebut, 53 dapur masih aktif, sementara 32 lainnya berhenti beroperasi.
Sheila menambahkan, sebagian SPPG yang sebelumnya dikenai sanksi suspend telah mengajukan verifikasi ulang kepada BGN agar dapat kembali melayani masyarakat.
“Ada sekitar empat yang kemarin di-suspend mengajukan verifikasi. Saat ini sedang dimonitoring apakah sudah sesuai standar atau belum,” tandasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto