Jawa Pos Radar Ponorogo – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Ponorogo 2025 mencapai Rp96 miliar.
Nilai tersebut meningkat dibandingkan Silpa tahun 2024 yang sebesar Rp87 miliar.
Tingginya sisa anggaran dipengaruhi sejumlah proyek yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan, tidak optimalnya serapan anggaran terjadi karena beberapa pekerjaan.
Khususnya proyek infrastruktur, harus dievaluasi kembali menjelang akhir tahun sehingga pelaksanaannya tertunda.
"Proyek harus kami evaluasi ulang di akhir tahun, sehingga anggarannya tertunda dan berakhir menjadi Silpa," kata Lisdyarita usai rapat paripurna penyampaian usul Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di DPRD Ponorogo, Selasa (30/6).
Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menilai besaran Silpa tersebut masih berada dalam batas yang wajar.
Menurutnya, selama 2025 pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Selain adanya sejumlah proyek infrastruktur yang tidak dapat dikerjakan, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau turut memengaruhi besarnya Silpa tahun lalu.
"Selain beberapa ruas infrastruktur yang tidak bisa kami kerjakan, juga realisasi DAK serta dana cukai rokok," jelas Agus Sugiarto.
Besarnya Silpa juga sejalan dengan capaian realisasi belanja daerah.
Dari total anggaran sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja baru mencapai sekitar 90 persen.
Pemkab Ponorogo menargetkan kondisi tersebut tidak terulang pada 2026.
Pemerintah daerah akan mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar realisasi APBD meningkat.
"Target kami serapan APBD tahun ini bisa lebih dari 95 persen. Tentu Silpa ini akan kami manfaatkan kembali sesuai porsi yang ada," pungkas Agus Sugiarto. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto