Jawa Pos Radar Madiun – BPBD Kabupaten Ponorogo mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau 2026.
Sebanyak 10 desa di lima kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan dan diperkirakan akan terdampak saat musim kemarau mencapai puncaknya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo mengatakan, pemetaan tersebut disusun berdasarkan riwayat kejadian kekeringan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu wilayah yang masih masuk peta rawan adalah Kecamatan Pulung, meliputi Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo.
"Pada 2024 lima kecamatan terdampak kekeringan. Tahun 2025 nihil karena tergolong kemarau basah," kata Agung, Rabu (1/7).
Meski demikian, BPBD memperkirakan dampak musim kemarau tahun ini tidak akan seberat beberapa tahun sebelumnya.
Pasalnya, sejumlah desa yang sebelumnya rutin mengalami kekeringan kini telah memiliki sumber air alternatif berupa sumur dalam.
Agung menyebut Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung serta Desa Duri dan Desa Wates di Kecamatan Slahung sudah tidak lagi mengajukan bantuan distribusi air bersih sejak 2025.
"Kebutuhan warga sudah sepenuhnya dipenuhi sumur yang dibangun tahun lalu," jelasnya.
BPBD memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, petugas terus memantau debit sumber air di wilayah-wilayah rawan.
Pemantauan dilakukan agar langkah penanganan dapat segera dilakukan apabila pasokan air bersih mulai berkurang.
"Jika nanti ada wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai kondisi di lapangan," tegas Agung. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto